Turki kecam AS masukkan pemimpin Hamas dalam daftar teror

Fatih Hafiz Mehmet

ANKARA

Menteri Luar Negeri Turki mengkritik keputusan Amerika Serikat yang menambahkan nama Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ke dalam daftar teroris AS.

Berbicara dalam konferensi bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, Mevlut Cavusoglu menyebut waktu yang dipilih AS untuk mengumumkan hal itu sangatlah mencurigakan.

Pada hari Rabu, pemerintah A.S. menyebut Haniyeh sebagai ‘teroris dunia’ dan memberlakukan serangkaian sanksi terhadapnya.

“Mereka [AS] mengambil keputusan ini pada saat kesatuan di dalam Palestina telah mulai aman,” kata Cavusoglu, merujuk pada proses rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, di Provinsi Antalya, Sabtu.

Cavusoglu mengatakan, Hamas telah berpartisipasi dalam pemilu 2005, yang mana kala itu dipantau langsung oleh Majelis Parlemen Dewan Eropa dan dievaluasi secara demokratis dan transparan.

Sejak saat itu, imbuh Cavusoglu, Hamas telah ambil bagian dalam politik.

Di tempat yang sama, Al-Maliki juga mencela keputusan AS dan menyebutnya sebagai usaha untuk menggagalkan upaya untuk menyelesaikan dan memperbaiki proses rekonsiliasi.

Standar ganda Amerika Serikat

Al-Maliki menekankan bahwa pemimpin Palestina akan meneruskan rekonsiliasi dengan Ismail Haniyeh sebagai kepala biro Politik gerakan Hamas, demi ketenangan warga Palestina.

Terkait dengan keputusan AS yang berencana menunda kucuran dana bantuan untuk UNRWA sebesar USD65 juta, Al-Maliki memandang AS tengah memberikan tekanan kepada Otoritas Palestina.

“Jika AS sangat perduli tentang terorisme, mereka seharusnya menghentikan dukungan mereka ke organisasi teroris PYG dan PKK. Keputusan ini hanyalah contoh lain atas standar ganda AS untuk menangani masalah terorisme,” imbuh Cavusoglu.

PKK yang dilabeli sebagai kelompok teroris oleh AS, Uni Eropa dan Turki telah membunuh 40ribuan orang selama 30 tahun melawan Turki.

Meskipun Turki telah mendokumentasikan bagaimana PYD/PKK dan YPG/PKK sebagai cabang PKK di Suriah, AS telah mendukung kelompok teror itu dan menyebutnya sebagai ‘sekutu yang andal’ dalam perjuangan melawan Daesh.

Adapun, UNRWA saat ini menyediakan pelayanan kepada sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina di wilayah Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah.

Sejak 20 Januari lalu, Turki memulai operasi untuk membinasakan kelompok teror PYD/PKK serta Daesh di wilayah Afrin, sebelah utara Suriah.

Staf Umum Turki memastikan operasi tersebut menargetkan kestabilan keamanan di perbatasan Turki sekaligus untuk melindungi warga Suriah di wilayah itu dari kekejamanan teroris.

Operasi di Afrin digelar dengan menggunakan kerangka hak Turki sebagai negara berdasarkan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, hak pembelaan negara Turki seperti yang tercantum dalam PBB, dan juga penghormatan atas hak teritori Suriah.

Militer Turki juga memastikan hanya menargetkan kelompok teroris dalam operasi ini dan menghindari korban warga sipil.

Dalam pertemuan Cavusoglu dan Maliki, keduanya juga menandatangani dokumen yang menuliskan bahwa Turki telah mengucurkan dana untuk Palestina sebesar USD 3,5 juta dari USD10 juta yang telah disepakati pada perjanjian yang dibuat tahun 2017.

Perjanjian donasi antara Turki dan Palestina itu disepakati pada 15 September 2017. Bantuan dana itu diharapkan dapat membantu perkembangan sosial dan ekonomi Palestina.

Cavusoglu menegaskan Ankara akan terus mendukung proyek pengembangan Palestina.