Michael Hernandez

WASHINGTON

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa dia yakin Arab Saudi akan mengikuti jejak Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam sepenuhnya normalisasi hubungan dengan Israel.

Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa Saudi termasuk di antara beberapa negara yang dia yakini berada di ambang pembukaan hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Dia menambahkan bahwa setelah berbicara dengan Raja Salman, dia pikir negara itu akan melakukannya pada waktu yang tepat.

"Ada banyak negara lain yang akan bergabung dengan kami, dan mereka akan segera bergabung dengan kami," kata Trump beberapa jam setelah Bahrain dan UEA secara resmi menandatangani dokumen yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

Presiden selanjutnya menambah jumlah negara yang menurutnya hampir mengikuti langkah kedua negara Teluk Arab itu.

"Kami akan memiliki 7 atau 8 atau 9. Kami akan memiliki banyak negara lain yang bergabung dengan kami, termasuk yang besar," ujar dia.

Menjelang penandatanganan, Trump mengatakan pakta yang diberi nama "Perjanjian Ibrahim" itu akan mengakhiri perpecahan dan konflik selama beberapa dekade di kawasan itu dan akan membawa fajar Timur Tengah baru.

"Berkat keberanian para pemimpin dari ketiga negara ini, kami mengambil langkah besar menuju masa depan di mana orang-orang dari semua agama dan latar belakang hidup bersama dalam damai dan kemakmuran," kata Trump kepada ratusan tamu yang berkumpul di Halaman Selatan Gedung Putih.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994 dan UEA pada Agustus tahun ini.

Selain perjanjian bilateral yang ditandatangani antara Israel dan negara-negara Arab, Israel, UEA, Bahrain dan AS menandatangani pakta timbal balik yang disebut Trump dan pemerintahannya sebagai "Perjanjian Ibrahim."

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Alzayani menggambarkan perjanjian itu sebagai "langkah pertama yang penting untuk membangun perdamaian yang lebih besar di kawasan.

"Sekarang adalah kewajiban kita untuk bekerja secara mendesak dan aktif untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif dan abadi untuk konflik Palestina-Israel akan menjadi fondasi dan landasan perdamaian semacam itu," ujar dia.

Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina yang mengatakan perjanjian tersebut tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.

Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 dengan prinsip "tanah untuk perdamaian" dan bukan "perdamaian untuk perdamaian" seperti yang dipertahankan Israel.