TPF siap kirim rekomendasi ke Dewan HAM PBB soal Rohingya

Megiza Asmail

JAKARTA

Satu bulan sebelum mandat sebagai Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kekerasan terhadap Rohingya oleh militer Myanmar selesai, Marzuki Darusman, mengungkapkan timnya kini tengah menganalisis hasil temuan proses penyelidikan yang digelar selama setahun terakhir.

“Rekomendasi [yang akan diserahkan ke Dewan HAM PBB] mungkin akhir Agustus sudah tahu. Kita masih dalam proses analisa sekarang,” ujar Marzuki berbicara kepada Anadolu Agency usai diskusi di Kontras, Jakarta, Senin.

Marzuki menjelaskan, pada September mendatang tim yang dipimpinnya akan menyerahkan laporan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa. Nantinya, kata dia, akan diperdebatkan apakah Dewan HAM menerima atau tidak laporan yang disertai rekomendasi itu

“Lalu pada akhir sidang-sidang itu, kurang lebih akhir September, dikeluarkanlah resolusi Dewan HAM yang menyatakan menerima atau menolak laporan itu. Dalam resolusi itu juga mungkin akan ada langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh PBB,” tutur Marzuki.

Dalam kesempatan itu, Marzuki menceritakan, hingga kini otoritas Myanmar masih tidak mengizinkan TPF untuk menginjak tanah Burma. Dia menilai, pelarangan Myanmar terhadap masuknya TPF sangat mungkin dilakukan untuk menghindari opini publik.

“Enggak diterima masuk karena mereka sudah umumkan ke publik bahwa mereka tidak mau tim pencari fakta ini masuk, sehingga susah untuk menarik kembali keputusan itu. Takut ada masalah dengan masyarakat, opini publik lah,” sebut dia.

Meski begitu, kata Marzuki, larangan tersebut tak mengurangi nilai dari hasil temuan TPF. Pasalnya, orang-orang yang tadinya akan dijumpai oleh tim di Myanmar, kini sudah diusir dan akhirnya bertemu dengan TPF di Bangladesh.

“Andai kata tidak terjadi pengusiran besar-besaran, sulit bagi kita [untuk mengumpulkan fakta]. Tapi karena pengungsian ini hampir 80 persen masyarakat Rohingya pindah ke Cox Bazaar, maka informasi berlimpah, tidak kekurangan. Jumlah [interview] yang kita lakukan itu sudah masuk ribuan, dan itu sudah mewakili sampel dari 80 persen itu,” tutur Marzuki.

Bicara tentang kondisi pengungsi Rohingya di Bangladesh, Marzuki mengungkapkan pemerintah setempat tengah melakukan perbaikan pada kamp-kamp. Hanya saja, perbaikan dilakukan dengan perlahan.

“Bangladesh juga tidak ingin memberi kesan bahwa keberadaan Rohingya di sana direncanakan untuk waktu yang lama. Sehingga mungkin saja, infrastruktur lainnya tidak secepat yang dilakukan untuk mengatasi saluran-saluran sanitasi. Perbaikan yang utama dilakukan di sana untuk mencegah penularan penyakit melalui air di kamp-kamp agar tidak menjadi wabah,” jelas Marzuki.