Teriakan atas perkosaan dan pembunuhan gadis kecil di Jammu Kashmir

Shuriah Niazi

NEW DELHI

Pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis berusia 8 tahun telah memicu kecaman di India. Berbagai aktivis hak asasi manusia menuntut keadilan bagi korban.

"Ini adalah fakta bahwa ada kampanye politik untuk melindungi para pelaku," Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, mengatakan kepada Anadolu Agency.

Gadis berusia delapan tahun yang berasal dari keluarga penggembala nomaden itu sedang merumput ternak ketika dia diculik pada bulan Januari.

Seminggu kemudian, tubuhnya yang diperkosa dan dimutilasi ditemukan di Kathua di Jammu dan Kashmir.

“Pemerintah India dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi reformasi hukum yang signifikan untuk kasus kekerasan seksual. Tetapi kesenjangan yang besar tetap terasa dalam implementasinya, ”tambah Ganguly.

Rolly Shivhare, seorang aktivis hak-hak perempuan dan anak, yakin sulit bagi warga negara biasa untuk mendapatkan keadilan.

"Adalah penting bahwa pemerintah harus memastikan keselamatan bagi anggota keluarga gadis itu dan para saksi dalam kasus ini, jika tidak, akan menjadi kendala untuk menahan para pelaku," kata Rolly.

Melalui pengadilan jalur cepat khusus

Sementara itu, para pemimpin Muslim menuntut bahwa kasus tersebut harus diadili di pengadilan jalur cepat.

“Pemerintah harus memastikan jalannya peradilan dalam kasus ini melalui pengadilan jalur cepat. Kami menuntut hukuman mati untuk para pelakunya," kata Arif Masood, Anggota Dewan Hukum Pribadi Muslim India (AIMPLB).

Sementara itu, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti telah menulis surat kepada kepala hakim Pengadilan Tinggi Jammu dan Kashmir, dan meminta dibentuknya pengadilan jalur cepat khusus untuk menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis kecil tersebut.

Di saat yang sama, sejumlah tokoh film juga telah berbicara tentang masalah ini, menuntut keadilan bagi gadis Kashmir.

Aktris veteran Bollywood dan politisi Hema Malini turun ke media sosial untuk mengutuk insiden itu.

“Harus ada pemberontakan nasional dengan dukungan kuat dari media, terhadap hewan-hewan ini yang tidak membedakan bayi dan balita. Saya setuju dengan Manekaji (menteri India) bahwa hukuman mati harus segera dilakukan setelah terbukti bersalah dan seharusnya tidak ada jaminan atau pengampunan, termasuk remaja, untuk semua kasus perkosaan," kata dia dalam akun twitternya,

Selain kasus bocah perempuan itu, Polisi Kerala juga telah mendaftarkan sebuah kasus terhadap mantan bankir karena melakukan serangan via media sosial terhadap korban pemerkosaan dan pembunuhan bocah Kathua yang berusia delapan tahun itu.

Menteri BJP yang mengundurkan diri

Wisnu Nandakumar, mantan karyawan bank swasta setempat, dipecat karena memposting komentar yang mengatakan "baik bahwa dia (gadis Kathua) terbunuh sekarang, kalau tidak dia akan melemparkan bom ke India besok."

Nandakumar kemudian diketahui bekerja sebagai asisten manajer di bank.

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Narendra Modi memecah kesunyiannya atas masalah ini dan mengutuk insiden itu.

“Saya ingin meyakinkan bangsa bahwa tidak ada penjahat yang akan diselamatkan. Keadilan akan dilakukan. Putri kami akan mendapatkan keadilan," katanya di sebuah acara di New Delhi.

India Today melaporkan, dua orang anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) menteri Choudhary Lal Singh dan Chander Prakash Ganga, yang menghadiri rapat umum untuk mendukung terdakwa mengundurkan diri dari pemerintahan Jammu dan Kashmir.

Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dipegang oleh China.

Kedua negara telah berjuang selama tiga kali perang - pada tahun 1948, 1965 dan 1971 - sejak mereka dipisahkan pada tahun 1947, dua di antaranya diperebutkan atas Kashmir.

Begitupun dengan di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berjuang sebentar-sebentar sejak tahun 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak tahun 1989.