Taiwan sebut WHO prioritaskan pertimbangan politik

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Taiwan pada Senin menyatakan kekecewaannya terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menegaskan bahwa pertimbangan politik tidak boleh didahulukan daripada kesehatan.

Pernyataan itu disampaikan setelah WHO melarang Taiwan menghadiri Majelis Kesehatan Dunia pada Mei lalu.

Berbicara dalam konferensi pers yang disiarkan langsung secara daring oleh American Institute of Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan sepanjang pandemi Covid-19 ini, Taiwan telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu mempertahankan garis pertahanannya tetapi juga bisa membantu dan berkoordinasi dengan negara lain dalam memerangi penyakit tersebut.

Tsai memberi pengarahan kepada media setelah pertemuan dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar dalam kunjungan resmi.

"Terima kasih, Presiden Tsai, telah menyambut saya di Taiwan hari ini. Merupakan suatu kehormatan sejati berada di sini untuk menyampaikan pesan dukungan dan persahabatan yang kuat dari Amerika Serikat ke Taiwan," kata Azar.

Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh pejabat AS dalam 41 tahun terakhir, sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatik ke China pada 1979.

"Kami merasa terhormat berada di sini untuk menyampaikan dukungan kami untuk Taiwan dan kepemimpinan kesehatan global mereka. Taiwan sukses luar biasa dalam mendeteksi Covid-19, mengelola wabah dan membagikan informasi berharga ini dengan negara lain," tambah dia.

Taiwan hanya melaporkan 480 kasus dan tujuh kematian akibat Covid-19, sehingga menerima banyak pujian internasional atas pengelolaan pandeminya.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa pertimbangan politik tidak boleh didahulukan daripada hak atas kesehatan. Keputusan untuk memisahkan Taiwan dari partisipasi dalam WHO adalah pelanggaran terhadap hak universal atas kesehatan," tegas Tsai.

Kunjungan pejabat tinggi AS itu dilakukan di tengah ketegangan tinggi antara Washington dan Beijing soal Hong Kong setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di wilayah semi-otonom itu pada Juli.

Taiwan menegaskan diri sebagai negara merdeka yang bebas dari klaim kedaulatan China.

Setidaknya 15 negara mengakuinya dan memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei.

Namun, China bersikeras bahwa Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri.