Rhany Chairunissa Rufinaldo
11 Oktober 2019•Update: 11 Oktober 2019
Omer Erdem
KHARTOUM
Parlemen Sudan memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat nasional selama tiga bulan lagi
Ketua Dewan Negara Mohamed al-Faki Suleiman mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis bahwa perpanjangan itu mulai efektif pada Jumat.
Pada Februari, Presiden Omar al-Bashir mengumumkan keadaan darurat di seluruh negara untuk periode satu tahun, tetapi parlemen hanya menyetujui selama enam bulan.
Kemudian, Dewan Militer Transisi (TMC) memperpanjang keadaan darurat selama tiga bulan.
Sudan telah diguncang gelombang protes selama dua bulan terakhir, di mana demonstran mengecam Presiden Omar al-Bashir yang gagal menangani krisis ekonomi di negara itu.
Sejak pemisahan Sudan Selatan pada 2011, negara berpenduduk 40 juta jiwa itu terus berjuang untuk pulih setelah kehilangan sekitar tiga perempat produksi minyak yang menjadi sumber utama mata uang asingnya.
Otonomi Sudan saat ini dijalankan di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan antara TMC dan koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC).
Bashir dicopot dari tampuk kekuasaan oleh militer pada April setelah protes selama berbulan-bulan terhadap kekuasaannya yang bertahan selama 30 tahun.
