20 September 2017•Update: 21 September 2017
Hakan Copur
ANKARA
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sedang berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB ke-72, memberikan wawancara kepada Judy Woodruff untuk program televisi News Hour.
Salah satu yang dibahas adalah permasalahan referendum yang direncanakan oleh Wilayah Otonom Kurdi Irak.
“Kami telah mendukung mempertahankan integritas teritorial Irak sejak awal, meskipun tidak ada [negara lain] yang melakukannya. Jadi, referendum ini tidak boleh dilakukan,” ucapnya tegas.
Presiden Erdogan melanjutkan dengan mengatakan bahwa Irak juga merupakan negara bagi orang Arab, Turki, dan Kurdi, yang semuanya hidup bersama-sama. Turki, yang memiliki jalur perbatasan sepanjang 35 kilometer dengan Irak, tidak bisa menerima referendum yang direncanakan oleh Iraq’s Kurdish Regional Government (KRG).
“Iran juga tidak setuju dengan rencana referendum, Irak juga. Jadi, bagaimana Anda bisa membuat keputusan seperti itu hanya sebagai Irak Utara sana?” kata Presiden Erdogan menambahkan, “Kami menolak keputusan ini.”
Penduduk di beberapa provinsi yang diduduki KRG akan memberikan suara mereka untuk kemerdekaan Kurdistan dari Irak pada 25 September nanti.
Provinsi Kirkuk yang kaya dengan minyak bumi adalah salah satu area di mana pemungutan suara akan diadakan.
Pekan lalu, badan legislatif Irak melakukan voting melawan referendum, dan meminta pemerintahan di Baghdad untuk bernegosiasi dengan KRG. Pemerintahan Irak menentang menolak, beralasan bahwa negosiasi akan memengaruhi perang melawan Daesh, menyebabkan ketidakstabilan, dan melanggar konstitusi.
Turki, AS, Iran, dan PBB mendukung keputusan untuk menolak referendum.