Sekjen PBB sambut keputusan Mahkamah Internasional tentang Myanmar

James Reinl

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut keputusan pengadilan yang menginstruksikan Myanmar untuk mencegah genosida lebih lanjut terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.

Juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric menyuarakan dukungan untuk keputusan bulat para hakim agung di Mahkamah Internasional di Den Haag, bahwa Myanmar harus memaksimalkan upayanya untuk melindungi Rohingya.

"Para pejabat Myanmar kini berkewajiban mencegah kekerasan terhadap Rohingya, termasuk membunuh dan menyerang mereka," kata Dujarric.

Dia juga mendesak pemerintah di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, untuk mengumpulkan bukti-bukti dari genosida kelompok minoritas di negara bagian Rakhine pada 2017.

Gambia, negara di Afrika yang mayoritas penduduknya Muslim, mengadukan kasus ini ke Mahkamah Internasional setelah lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, dan menceritakan penderitaan mereka yang menghadapi pemerkosaan, pembakaran, dan pembunuhan massal oleh pasukan keamanan.

Gambia mengadukan kasus ini dengan dukungan dari 57 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Islam.

Keputusan-keputusan yang diambil Mahkamah Internasional - yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menyelesaikan perselisihan antar negara - mengikat, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk menegakkan keputusan.

Myanmar, negara yang sebagian besar populasinya beragama Buddha, melancarkan kampanye militernya untuk mengatasi ancaman ekstremis di negara bagian Rakhine.

Pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, membela Myanmar di Mahkamah Internasional bulan lalu.