Muhammad Abdullah Azzam
07 Januari 2020•Update: 08 Januari 2020
Büşra Nur Bilgiç Çakmak
ANKARA
Rusia telah mengirim tentara bayaran dari Suriah ke Libya untuk mendukung jenderal pemberontak Khalifa Haftar, lapor sebuah harian yang berpusat di London pada Selasa.
Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, harian Arab al-Jadeed melaporkan bahwa langkah itu dilakukan atas dukungan dari Uni Emirat Arab dan Mesir.
Dua pesawat militer Rusia mendarat di bandara Benghazi dalam tiga hari terakhir dengan membawa pasukan milik perusahaan keamanan Rusia Moran dan Schit, tambah laporan itu.
Laporan itu melanjutkan bahwa beberapa warga Suriah yang bekerja untuk pasukan Rusia juga dikirim ke Libya.
Turki mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui oleh PBB di Libya, sementara Rusia mendukung pasukan Haftar.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Senin menyatakan penentangan terhadap kedatangan tentara bayaran ke Libya dan bagi Turki tentara bayaran tidak dapat membawa perdamaian dan stabilitas di negara itu.
Parlemen Turki pekan lalu mengesahkan mosi yang memungkinkan pengerahan pasukan di Libya selama satu tahun untuk menanggapi ancaman dari kelompok bersenjata tidak sah dan kelompok teror lain yang menargetkan kepentingan nasional kedua negara.
Pada 7 November, pemerintah Libya yang berbasis di Ankara dan Tripoli mencapai dua nota kesepahaman (MoU) yang terpisah, satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang batasan maritim di Mediterania Timur.
Perjanjian kedua negara itu mencakup peningkatan kerja sama dalam pertukaran personel, material, peralatan, konsultasi, dan pengalaman antara kedua belah pihak.
Perjanjian tersebut juga menawarkan dukungan Turki untuk pembentukan Pasukan Reaksi Cepat untuk polisi dan militer di Libya, serta peningkatan kerja sama dalam industri intelijen dan pertahanan.
Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA yang diakui secara internasional, tetapi sejauh ini terus mengalami kegagalan.
Pada 12 Desember, Haftar mengumumkan bahwa dia telah memerintahkan gerilyawan untuk meluncurkan "pertempuran yang menentukan" guna merebut ibu kota.
Menurut data PBB, lebih dari seribu orang terbunuh sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 orang terluka.
Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.