Putra mahkota Saudi abaikan Uyghur selama kunjungan ke China

Vakkas Dogantekin

ANKARA

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman menutup mata terhadap nasib umat Muslim Uyghur China ketika dia bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pada Jumat.

Padahal, komunitas Uyghur baik di dalam maupun di luar China mengharapkan Mohammad bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi dan penjaga situs-situs suci Islam, untuk mengangkat isu pelanggaran HAM China terhadap etnis Uyghur.

Sebaliknya, dia memilih untuk berpihak pada pemerintah China.

"Kami menghormati dan mendukung hak China untuk mengambil tindakan kontra-terorisme dan de-ekstremisme untuk menjaga keamanan nasional. Kami siap untuk memperkuat kerja sama dengan China," kata putra mahkota, dikutip kantor berita milik pemerintah China, Xinhua.

Nasib warga Uyghur

Wilayah Xinjiang China adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uyghur.

Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam jaringan "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang, menurut pejabat AS dan ahli PBB.

Dalam sebuah laporan September lalu, Human Rights Watch menuduh pemerintah China melakukan kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.

Menurut laporan setebal 117 halaman itu, pemerintah China melakukan penahanan, penyiksaan dan penganiayaan massal terhadap warga Uyghur di wilayah tersebut.

Posisi Turki

Awal bulan ini, Turki mengecam kebijakan asimilasi sistematis China terhadap Uyghur, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Aksoy menyebutnya sebagai tindakan yang sangat memalukan bagi kemanusiaan.

"Bukan rahasia lagi bahwa lebih dari satu juta orang Turki Uyghur, yang ditangkap sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak secara politik di pusat-pusat konsentrasi dan penjara," kata Aksoy.

Turki telah mendesak pemerintah China untuk menghormati hak asasi manusia fundamental etnis Uyghur dan menutup kamp konsentrasi.

"Kami juga menyerukan kepada masyarakat internasional dan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Xinjiang," ujar dia.