Prancis desak pembebasan pejabat tinggi Myanmar

Jeyhun Aliyev

ANKARA

​​​​​​​Menteri luar negeri Prancis menyerukan "pembebasan segera dan tanpa syarat" pejabat tinggi pemerintah dan tokoh masyarakat sipil yang ditangkap di Myanmar setelah militer mengambil alih kekuasaan di negara itu.

"Penangkapan ini, bersama dengan pengalihan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada tentara, merusak proses demokrasi yang dimulai sekitar satu dekade lalu. Prancis menyerukan agar hasil pemilu 8 November 2020 dihormati, sejalan dengan keinginan rakyat Burma untuk demokrasi dan kebebasan yang mereka ungkapkan dalam kotak suara," kata Jean-Yves Le Drian dalam sebuah pernyataan.

"Prancis akan terus memberikan dukungannya kepada semua orang yang memperjuangkan demokrasi, perdamaian abadi, dan pembangunan ekonomi yang tidak mendiskriminasi dan menguntungkan semua orang," tambah pernyataan itu.

Pada Minggu, militer Myanmar mengumumkan masa darurat setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan anggota senior lainnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.

Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sidang parlemen perdana yang diadakan setelah pemilihan umum November di mana NLD memperoleh kemenangan besar.

Militer mengklaim kudeta itu diwarnai "kecurangan" sehingga anggota NLD mendominasi kursi parlemen.

Amerika Serikat, Inggris, PBB dan Uni Eropa juga mengutuk tindakan militer Myanmar.