Maria Elisa Hospita
25 Agustus 2020•Update: 26 Agustus 2020
Diana Shalhoub
TRIPOLI
Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj mengumumkan reshuffle kabinet pada Senin malam, di tengah gelombang aksi protes di ibu kota.
Demonstran memenuhi jalan-jalan di Tripoli untuk memprotes kondisi kehidupan yang buruk dan korupsi yang merajalela.
"Saya mungkin akan mengumumkan masa darurat untuk membentuk pemerintahan darurat. Perombakan kementerian akan dilakukan secepatnya," kata dia.
Al-Sarraj juga menyerukan pemilihan presiden dan parlemen pada Maret yang menurutnya "satu-satunya solusi politik untuk menyelamatkan Libya".
Namun, dia menekankan bahwa ada beberapa partai yang tidak ingin mengadakan pemilu.
Pada Jumat, Dewan Presiden dari pemerintah Libya yang diakui secara internasional dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di Tobruk, menyepakati gencatan senjata.
Kesepakatan itu disambut oleh komunitas internasional dan khususnya negara-negara Arab, sementara milisi Khalifa Haftar menolaknya.
Al-Sarraj menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kesepakatan apa pun yang sesuai dengan konsensus semua pihak yang bertikai di Libya.
"Saya telah menginstruksikan semua lembaga negara untuk melindungi para demonstran," tambah perdana menteri.
Menurut dia, ada orang-orang bersenjata yang menyusup ke barisan demonstran yang berunjuk rasa secara damai dan melakukan tindakan sabotase dan kerusuhan untuk menurunkan martabat Libya.
Al-Sarraj berterima kasih kepada Turki yang terus mendukung Libya selama masa krisis.
Libya telah dilanda perang saudara sejak penguasa Muammar Khadafi lengser dan dibunuh pada 2011.
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan dari pasukan yang setia kepada Khalifa Haftar.
Sejak itu, PBB mengakui pemerintahan yang dipimpin oleh PM Fayez al-Sarraj.
*Ditulis oleh Mahmoud Barakat