ANKARA

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin mengatakan Canberra akan terus menjadi "pendukung kuat" di forum global untuk solusi dua negara di Timur Tengah.

"Kami akan terus menyuarakan aspirasi kami di forum internasional dan terus menjadi pendukung kuat solusi jangka panjang, yaitu, tentu saja, Negara Israel dan Negara Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman," ujar Albanese kepada Australian Broadcasting Corporation.

Pernyataannya disampaikan sehari setelah puluhan ribu warga Australia turun ke jalan di seluruh negeri untuk mendukung Palestina, menyerukan diakhirinya perdagangan senjata Australia dengan Israel dan kelaparan di Gaza.

"Australia, tentu saja, bukanlah kekuatan besar di Timur Tengah. Dan terlepas dari beberapa retorika yang beredar, Australia, misalnya, tidak menyediakan senjata untuk Israel. Kami secara konsisten telah mengadvokasi, baik secara langsung kepada pemerintah Israel, maupun melalui suara kami di forum internasional, agar bantuan diizinkan masuk ke Gaza," ujar Albanese.

"Kami secara konsisten menganjurkan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan pelucutan senjata Hamas," ujar dia lebih lanjut.

Awal bulan ini, Albanese mengumumkan bahwa Australia akan bergabung dengan Kanada, Prancis, dan Inggris dalam secara resmi mengakui kenegaraan Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB di bulan September.

Dia mengatakan bahwa negaranya telah menyampaikan pengakuan Palestina kepada pemerintah negara-negara tetangga di Pasifik, termasuk Selandia Baru, melalui "cara diplomatik".

"Australia akan membuat keputusan tanpa mempedulikan apa pun selain kepentingan nasional kami dan melakukan hal yang benar," tegas dia.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup semua penyeberangan ke Gaza, memblokir bantuan kemanusiaan meskipun truk-truk bantuan telah menumpuk di perbatasan. Hanya jumlah bantuan yang diizinkan masuk yang sangat terbatas – tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum 2,4 juta penduduk wilayah tersebut.

Israel telah membunuh hampir 62.700 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang sedang menghadapi kelaparan.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.