JAKARTA 

Presiden Joko Widodo direncanakan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada Rabu pagi.

Ini merupakan pidato pertama kalinya selama menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo mendapatkan urutan hari pertama yakni pada 22 September sore waktu New York, Amerika Serikat untuk memberikan pidato secara virtual melalui video yang telah direkam sebelumnya.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Sya'roni Rofii menilai ada beberapa hal yang harus ditekan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya nanti.

Poin pertama kata dia yakni mengenai koalisi global untuk menghadapi Covid-19, sebab pandemi ini tidak bisa diselesaikan secara parsial seperti yang terjadi saat ini.

Kedua, perlunya memperkuat peran PBB di zona-zona konflik yang selama lima tahun terakhir tidak berjalan efektif, seperti konflik di Suriah, Yaman, Libya dan Myanmar

"Beberapa zona itu gagal diselesaikan oleh PBB," kata Sya'roni Rofii kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat.

Ketiga kata dia, Indonesia perlu mengingatkan negara-negara besar tentang pentingnya menghormati hukum internasional.

Menurut dia, tanpa penghormatan atas hukum internasional maka rezim internasional tidak akan pernah efektif.

Keempat, Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus lokomotif ASEAN perlu menyuarakan pentingnya mengedepankan pendekatan diplomasi ketimbang militer, terutama terkait ketegangan di Laut China Selatan.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Dewi Fortuna Anwar juga meminta Presiden Joko Widodo menekankan solidaritas dan kerja sama internasional dalam masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, tidak ada satu negarapun yang aman dar penyebaran Covid-19 baik dampak sosial dan ekonominya.

"Perlu beri perhatian khusus bagi negara-negara berkembang yang kapasitasnya terbatas dalam dapatkan vaksin," pungkas dia kepada Anadolu Agency pada Selasa.