PBB puji konsensus yang dicapai pemerintah Yaman dan Dewan Transisi

Zehra Nur Duz

ANKARA

Utusan PBB untuk Yaman menyambut baik konsensus antara pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab untuk mempercepat pelaksanaan Perjanjian Riyadh.

"Ini adalah langkah penting menuju penyelesaian damai konflik di Yaman melalui proses politik yang dipimpin Yaman di bawah naungan PBB," kata Martin Griffiths melalui Twitter, Rabu.

Griffiths juga memuji peran sentral yang dimainkan Arab Saudi dalam memediasi konsensus.

Perjanjian Riyadh ditandatangani antara pemerintah dan STC pada November setelah pertempuran selama sebulan dan termasuk 29 syarat untuk mengatasi situasi politik, sosial, ekonomi dan keamanan di provinsi selatan Yaman. Namun, kedua belah pihak saling menyalahkan karena tidak mematuhi perjanjian.

Perjanjian Riyadh ditandatangani antara pemerintah dan STC pada November setelah pertempuran selama sebulan dan mencakup 29 syarat untuk mengatasi situasi politik, sosial, ekonomi dan keamanan di provinsi selatan Yaman.

Namun, kedua belah pihak saling menyalahkan karena tidak mematuhi perjanjian.

Arab Saudi baru-baru ini mengajukan resolusi untuk mengimplementasikan Perjanjian Riyadh yang macet, lansir kantor berita negara Saudi.

Sebagai tanggapan, separatis Yaman STC mengumumkan pada Rabu pagi bahwa mereka menyerahkan pemerintahannya di provinsi selatan.

Juru bicara STC Nizar Haitham mengatakan melalui Twitter bahwa STC menerima proposal Arab Saudi yang dirancang untuk mempercepat implementasi Perjanjian Riyadh.

Kemudian pada Rabu, Presiden Yaman Abdrabbuh Mansour Hadi, yang saat ini tinggal di Arab Saudi, menunjuk seorang gubernur dan kepala polisi di Aden, ibu kota sementara.

Kekerasan antara STC dan pasukan pemerintah meningkat sejak kelompok itu mendeklarasikan pemerintahan sendiri di Aden dan provinsi selatan lainnya pada April.

Yaman telah hancur oleh konflik yang meningkat pada Maret 2015 setelah pemberontak Houthi yang didukung Iran merebut Ibu Kota Sana'a dan memaksa Presiden Hadi meninggalkan negara itu.