Rhany Chairunissa Rufinaldo
09 Oktober 2019•Update: 09 Oktober 2019
James Reinl
UNITED NATIONS
PBB menghadapi kekurangan anggaran sebesar USD1,4 miliar (sekitar Rp19,8 triliun) tahun ini dan harus mulai memangkas upah karyawan jika negara-negara anggota tidak membayar iuran dengan cepat.
Meskipun 129 dari 193 anggota PBB telah membayar iuran tahun 2019 mereka secara penuh, sebanyak 64 negara masih menunggak, termasuk kontributor utamanya yakni Amerika Serikat.
Hal ini membuat lembaga tersebut mengalami defisit 30 persen dalam anggarannya.
"Organisasi ini berisiko memiliki cadangan likuiditas yang menipis pada akhir bulan dan gagal membayar karyawan dan vendor," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, kepada wartawan di New York, Selasa.
Dia mengatakan bahwa sekretariat berisiko gagal membayar gaji serta barang dan jasa pada akhir November kecuali jika sejumlah negara anggota membayar iuran secara penuh.
"Pada akhir September, hanya 70 persen dari total anggaran tahunan telah dibayarkan, hanya 78 persen dibandingkan pada waktu yang sama tahun lalu," ujar Dujarric.
Sebelumnya pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara kepada komite kelima PBB yang mengawasi keuangan dan menggambarkan bahwa krisis keuangan ini sudah sangat parah.
Guterres juga mengatakan bahwa tanpa uang tunai, anggaran tidak dapat diimplementasikan dengan baik.
Dia mengungkapkan bahwa debat Majelis Umum dan pekan kegiatan diplomatik, yang diadakan setiap tahun pada bulan September, dapat dilaksanakan karena pemotongan pengeluaran darurat yang dilakukan sebelumnya pada 2019.
“Bulan ini, kita akan mencapai defisit terdalam selama dekade ini. Kita berisiko menghabiskan cadangan uang tunai penjaga perdamaian dan memasuki November tanpa uang tunai yang cukup untuk membayar gaji, ”kata Guterres kepada para anggota.
