Parlemen Rusia sahkan RUU pencaplokan 4 wilayah Ukraina

MOSKOW

Majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi, dengan suara bulat meratifikasi perjanjian tentang pencaplokan empat wilayah Ukraina yang ingin bergabung ke wilayah Rusia.

Pada Senin, semua anggota majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara, juga memberikan suara mendukung perjanjian untuk memasukkan wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia ke dalam Rusia.

Setelah kedua tingkat parlemen Rusia menyetujui dokumen tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Amandemen yang diperlukan untuk konstitusi Rusia juga akan dibuat untuk menetapkan jumlah wilayah negara dan masalah organisasi teritorial lainnya.

Jumat lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian dengan otoritas separatis dari empat wilayah Ukraina yang memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia, menyusul referendum yang diadakan pada 23-27 September.

Referendum tersebut telah dikutuk oleh komunitas internasional, yang mana negara-negara Eropa dan AS menyebut kebijakan itu "palsu" serta menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan diakui.

Menyebut langkah Moskow "pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang mapan”, Turki juga menolak keputusan Rusia untuk mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Herson, dan Zaphorizhia di Ukraina.

MOSKOW

Majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi, dengan suara bulat meratifikasi perjanjian tentang pencaplokan empat wilayah Ukraina yang ingin bergabung ke wilayah Rusia.

Pada Senin, semua anggota majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara, juga memberikan suara mendukung perjanjian untuk memasukkan wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia ke dalam Rusia.

Setelah kedua tingkat parlemen Rusia menyetujui dokumen tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Amandemen yang diperlukan untuk konstitusi Rusia juga akan dibuat untuk menetapkan jumlah wilayah negara dan masalah organisasi teritorial lainnya.

Referendum tersebut telah dikutuk oleh komunitas internasional, yang mana negara-negara Eropa dan AS menyebut kebijakan itu "palsu" serta menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan diakui.