ANKARA

Korea Utara pada Selasa mendukung keputusan empat wilayah Ukraina yang ingin bergabung dengan Rusia.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan mereka menghormati keinginan orang-orang yang ingin bergabung dengan negara Rusia.

“Referendum diadakan sesuai dengan Piagam PBB yang menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan rakyat dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan menurut metode dan prosedur yang sah sehingga kehendak penduduk dua republik dan dua wilayah dapat sepenuhnya tercermin," kata Jo Chol Su, direktur jenderal Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Korea Utara.

"Sebagian besar pemilih mendukung integrasi ke wilayah Rusia," kata Jo dalam sebuah pernyataan, yang diterbitkan oleh Korean Central News Agency yang dikelola pemerintah.

Pada 23-27 September, wilayah separatis Ukraina di Donetsk dan Luhansk serta bagian Zaporizhzhia dan Kherson yang dikuasai Rusia mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia.

Jumat lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian dengan otoritas separatis dari empat wilayah Ukraina yang memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia, menyusul referendum yang diadakan pada 23-27 September.

Referendum tersebut telah dikutuk oleh komunitas internasional, yang mana negara-negara Eropa dan AS menyebut kebijakan itu "palsu" serta menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan diakui.

Majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara, pada hari Senin meratifikasi perjanjian terkait wilayah yang ingin bergabung dengan wilayah Rusia.

Parlemen Rusia mengadakan pemungutan suara untuk memasukkan wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia ke dalam wilayah Rusia.

Pejabat Korea Utara juga mengkritik resolusi AS di Dewan Keamanan PBB, yang diveto oleh Rusia, dan mengatakan Washington "campur tangan dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan DK PBB."

"Ini adalah trik lama yang sama dari AS, dan dunia telah menyaksikan banyak tindakan ilegal serupa di AS tidak hanya di abad ke-20 tetapi juga abad ke-21," kata Jo.

"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB," tambah pejabat itu.

Pyongyang memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan Beijing. Pada bulan Mei, kedua negara memveto resolusi yang didukung AS terhadap Korea Utara di DK PBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi setelah meluncurkan rudal balistik antarbenua yang paling canggih.