NGO Myanmar: 564 orang tewas sejak kudeta militer

JAKARTA

Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar mencatat sebanyak 564 orang tewas dalam kudeta militer sejak 1 Februari 2021.

Dalam laporannya Senin dini hari, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) di Myanmar menyampaikan ada tambahan 7 orang tewas menyusul kekerasan yang terjadi di Myanmar pada Minggu.

“Per 4 April, total 2.667 orang ditahan, 38 orang di antaranya dijatuhi hukuman. Sementara, telah diterbitkan surat perintah penangkapan untuk 425 orang,” tulis AAPP dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di kantornya di Mae Sot, Thailand.

Menurut AAPP, pasukan junta melakukan vandalisme dan mengancam warga dengan kekerasan setiap harinya.

Salah satunya yang terjadi di Kota Mandalay, di mana pasukan militer dan polisi merusak barikade, kemudian memukul dan menangkap orang yang melintas.

Dalam laporan AAPP, disebutkan kantor administrasi yang ditunjuk junta di distrik Sanchaung, Yangon, dibakar saat darurat militer.

“Ketika insiden serupa terjadi, pasukan junta menyatakan hal yang tidak benar bahwa warga yang melakukan kejahatan tersebut, dengan tujuan menyebarkan propaganda,” ungkap AAPP.

Kelompok itu juga mengungkapkan pasukan junta militer menggerebek dan menembak pemukiman di Kota Bhamo, Negara Bagian Kachin.

Dari peristiwa itu, AAPP menyebut seorang penjaga tewas, 10 penjaga dipukul dan ditangkap, serta lebih dari 6 orang terluka dalam kejadian itu.

Sementara itu, Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST), yang terdiri dari 10 kelompok etnis bersenjata, dari kelompok penandatangan Kesepakatan Gencatan Senjata Nasional (NCA) menyuarakan penghentian segera atas kekerasan dan pembunuhan orang tak bersenjata.

PPST juga mendesak agar seluruh tahanan segera dibebaskan, serta menyampaikan tiga poin lainnya.

“AAPP menyambut baik pernyataan tersebut dan akan bekerja sama semaksimal mungkin untuk perdamaian dan rekonsiliasi nasional,” tulis AAPP.

Adapun situasi di Myanmar terus bergejolak setelah militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk.