NGO Myanmar: 536 tewas sejak kudeta militer

JAKARTA

Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan warga yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer sudah mencapai 536 seorang sejak 1 Februari lalu.

Dalam laporannya Kamis dini hari, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan tambahan 16 orang tewas pada Rabu menyusul kekerasan yang terjadi di Myanmar.

AAPP melaporkan demonstrasi di Myanmar masih terus berlangsung hingga saat ini.

“Ada baku tembak tadi malam dan dua orang dilaporkan ditembak mati oleh pasukan junta ketika kendaraan militer diblokir di jalan menuju kota Kalay dari kotapraja Gantgaw, Wilayah Magwe,” terang AAPP, NGO mantan tahanan politik Myanmar di pengasingan, dalam pernyataan yang keluarkan di kantornya di Mae Sot, Thailand.

Selain itu, di kota Zabu Thiri di Naypyitaw, seorang pria ditangkap pada 15 Maret dan kemarin dilaporkan bahwa tubuhnya dimakamkan oleh militer dan tidak dikembalikan ke keluarganya.

“Bermaksud untuk menyembunyikan luka akibat penyiksaan adalah pelanggaran serius lainnya terhadap hukum internasional,” terang AAPP.

AAPP juga melaporkan beberapa Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) telah membuat pernyataan menentang kudeta. Akibatnya, bentrokan di wilayah etnis kembali terjadi, terutama di negara bagian Kachin dan Kayin.

Warga di sana, kata AAPP, terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan ada pula yang terluka bahkan tewas.

Selama ini, lanjut AAPP, junta kudeta melakukan ofensif dengan serangan bom udara di wilayah yang dikuasai Karen National Union, kelompok paling berpengaruh di wilayah negara bagian Karen.

“Enam warga desa dari desa Htee Fado di kota Saw Hti, Distrik Nyaunglebin, Wilayah Bago tewas dan sebuah rumah di desa Khat Pe Khee di Distrik Hpapun, Negara Bagian Karen, dibakar,” lapor AAPP.

Sementara itu, junta militer juga melakukan aksi bom serangan udara di Desa Me Wine, Wilayah Bago.

Akibatnya, kata AAPP, penduduk setempat termasuk para lansia, mereka yang sakit dan anak-anak terpaksa mengungsi dari rumah dan desa mereka dan bersembunyi di dalam hutan.

“Mereka kemudian menghadapi kelaparan dan kurangnya perawatan medis, penduduk desa yang melarikan diri melintasi perbatasan juga menghadapi banyak kesulitan lebih lanjut,” terang AAPP.

Situasi di Myanmar terus bergejolak setelah militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk.