Diyar Güldoğan
31 Desember 2025•Update: 31 Desember 2025
WASHINGTON
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepentingan utama negaranya adalah memiliki perbatasan yang “damai” dengan Suriah, dengan menekankan aspek keamanan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Israel.
“Kami ingin memastikan bahwa wilayah perbatasan tepat di sebelah perbatasan kami aman. Tidak ada teroris, tidak ada serangan,” ujar Netanyahu dalam konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida, Senin.
Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel ingin memastikan perlindungan bagi komunitas Druze di Suriah. Selain itu, ia menambahkan bahwa kelompok minoritas lain, khususnya umat Kristen, juga seharusnya mendapatkan perlindungan, tidak hanya di Suriah tetapi di seluruh kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi yang masih tegang di wilayah perbatasan Suriah-Israel. Setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, Israel memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan Suriah dengan mengambil alih zona penyangga yang sebelumnya didemiliterisasi. Langkah ini dinilai melanggar perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974 antara Israel dan Suriah.
Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel juga dilaporkan hampir setiap hari melakukan operasi di wilayah Suriah selatan, terutama di Provinsi Quneitra. Operasi tersebut mencakup penangkapan, pendirian pos pemeriksaan, serta perusakan area hutan, yang memicu meningkatnya kemarahan warga setempat terhadap Israel.
Upaya perundingan keamanan yang dimediasi Amerika Serikat antara Damaskus dan Tel Aviv sejauh ini belum membuahkan hasil. Israel disebut menginginkan perjanjian keamanan baru, sementara Suriah menuntut penarikan pasukan Israel ke garis sebelum 8 Desember 2024 serta pemulihan Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974. Namun, para pemimpin Israel menyatakan perjanjian tersebut tidak berlaku sampai “ketertiban dipulihkan di Suriah.”
Bashar al-Assad, yang memimpin Suriah hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember 2024, mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Ahmed Al-Sharaa, yang memimpin pasukan anti-rezim menggulingkan Assad, kemudian ditetapkan sebagai presiden untuk masa transisi pada akhir Januari.