Zehra Nur Duz
ANKARA
Negara-negara lain harus mengikuti jejak Turki yang menyerukan dihentikannya penganiayaan terhadap Muslim Uighur di China, kata kepala kelompok hak asasi manusia utama pada Minggu.
"Ini masalah besar: [Turki adalah] Negara mayoritas Muslim pertama yang mengkritik China secara langsung karena perlakuannya yang mengerikan terhadap Muslim Uighur," Kenneth Roth, kepala Human Rights Watch, mengatakan di Twitter.
"Sekarang adalah waktu bagi pemerintah negara lain untuk bergabung dengan Turki," tambahnya.
Roth mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki pada Sabtu yang mendesak pemerintah China menghormati hak asasi manusia warga Uighur dan menutup kamp-kamp penyiksaan.
"Bukan rahasia lagi bahwa lebih dari satu juta orang Turki Uighur, yang ditangkap sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak politik di kamp-kamp dan penjara-penjara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Aksoy.
"Uighur yang tidak ditahan di kamp-kamp ini berada di bawah tekanan berat."
Roth memuji kecaman Turki atas penahanan massal Muslim Uighur di China yang dipaksa meninggalkan ajaran Islam.
Turki menyampaikan hal itu "sangat memalukan bagi kemanusiaan", kata Roth.
"Turki mencatat bahwa mereka [Uighur] 'mengalami penyiksaan dan pencucian otak politik di pusat-pusat konsentrasi dan penjara," tambah Roth.
Roth meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB meluncurkan penyelidikan atas tindakan kekerasan China terhadap Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
Sabtu lalu, Turki meminta komunitas internasional dan sekretaris jenderal PBB "untuk mengambil langkah-langkah efektif mengakhiri tragedi kemanusiaan ini di Xinjiang."
Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur. Kelompok Muslim Turki yang membentuk sekitar 45 persen populasi Xinjiang ini, telah lama menuduh pemerintah China atas diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
China meningkatkan sejumlah pembatasan dalam dua tahun terakhir, melarang laki-laki berjanggut dan wanita memakai jilbab serta memperkenalkan apa yang dianggap oleh banyak ahli sebagai program pengawasan elektronik terluas di dunia, menurut Wall Street Journal.
Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam jaringan "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang, menurut pejabat AS dan ahli PBB.
