YERUSALEM 

Menteri Keuangan Israel dari kelompok sayap kanan Bezalel Smotrich pada Senin mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menempatkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

“Mendorong migrasi adalah satu-satunya solusi yang akan mencapai perdamaian, keamanan, dan meringankan penderitaan penduduk Gaza dalam jangka panjang,” kata Smotrich dalam pertemuan blok parlemen Partai Zionisme Religius-nya.

"Saya bekerja sama dengan Perdana Menteri dan kabinet keamanan untuk menyiapkan rencana aksi dan memastikan visi Presiden Trump terwujud di lapangan," kata dia, sambil menyerukan agar diabaikan apa yang dia gambarkan sebagai "oposisi lemah dari Mesir dan Yordania" terhadap rencana tersebut.

Pada Sabtu, Trump menyerukan untuk "hanya membersihkan" Gaza dan memindahkan warga Palestina ke Yordania dan Mesir, menggambarkan daerah kantong itu sebagai "tempat penghancuran" setelah perang genosida Israel.

Yordania, Mesir, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan pernyataan yang dengan keras menolak seruan apa pun untuk pengusiran atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka.

“Ada seorang presiden Amerika dengan perspektif yang bijaksana, solid, dan realistis yang memahami bahwa Gaza merupakan sumber penderitaan,” kata Smotrich.

Senada dengan itu, mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengklaim bahwa “mendorong migrasi adalah satu-satunya hal yang akan membawa solusi, kelegaan, dan ketenangan bagi Negara Israel dan penduduk Gaza.”

Berbicara dalam sebuah pertemuan fraksi Partai Kekuatan Yahudi di Knesset (parlemen), Ben-Gvir mendesak dunia Arab untuk mendorong warga Gaza untuk bermigrasi ke negara mereka, menurut Channel 12 Israel.

Kepresidenan Palestina, dalam sebuah pernyataan pada Senin, juga menolak seruan Trump, dengan menekankan bahwa alternatifnya adalah “mencapai perdamaian berdasarkan legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab.”

Inisiatif Perdamaian Arab yang dirancang Saudi menyerukan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan imbalan penarikan diri Israel dari wilayah Arab yang diduduki sejak perang 1967, pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan solusi yang adil untuk masalah pengungsi.

Usulan Trump muncul seminggu setelah perjanjian gencatan senjata berlaku di Gaza pada 19 Januari, yang menangguhkan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Tujuh tawanan Israel, termasuk empat tentara, sejauh ini telah dibebaskan sebagai imbalan atas 290 tahanan Palestina sejak kesepakatan mulai berlaku.

Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kerusakan yang meluas dan krisis kemanusiaan yang telah merenggut nyawa banyak orang tua dan anak-anak dalam salah satu bencana kemanusiaan global terburuk yang pernah ada.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.