Dunia

Menlu Turkiye desak Israel hentikan kebijakan destabilisasi di Timur Tengah

'Karena kurangnya perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, kita tidak dapat menjamin keamanan siapa pun,' kata Menlu Turkiye Hakan Fidan

Busranur Keskinkilic, Serife Cetin, Esra Tekin  | 17.07.2025 - Update : 17.07.2025
Menlu Turkiye desak Israel hentikan kebijakan destabilisasi di Timur Tengah foto : Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan./AA

NEW YORK

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Rabu mendesak Israel untuk berhenti menerapkan kebijakan-kebijakannya yang menimbulkan ketidakstabilan, dan dia mengatakan keamanan siapa pun tidak dapat terjamin jika tidak ada perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

"Pesan kami jelas terkait isu Gaza dan Suriah: Dengan kurangnya perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, kita tidak dapat menjamin keamanan siapa pun. Israel harus menghentikan kebijakan destabilisasinya selagi masih ada waktu," ujar Fidan kepada para wartawan di New York.

Dia memperingatkan bahwa kebijakan Israel berbahaya tidak hanya bagi kawasan itu, tetapi juga bagi Israel sendiri.

"Ini adalah situasi di mana semua pihak terseret ke dalam api. Komunitas internasional—terutama AS, Uni Eropa, dan negara-negara di kawasan—harus bertindak dengan sangat sensitif dan mendesak Israel untuk berhenti. Jika tidak, kemungkinan besar kawasan itu akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan," ungkap dia.

Mencatat ada negara-negara di kawasan yang terlibat erat dengan isu tersebut serta negara-negara di luar kawasan, seperti AS, Fidan melanjutkan bahwa Ankara akan terus melakukan kontak dengan pihak-pihak tersebut.

"Komunikasi dan pertukaran informasi terus berlangsung. Kami sedang mengoordinasikan perkembangannya," ujar dia.

Menanggapi serangan Israel di ibu kota Suriah, Damaskus, dan kebijakan destabilisasi de facto yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, Fidan mengatakan bahwa Tel Aviv melanjutkan kebijakan yang didasarkan pada prioritas keamanan nasionalnya sendiri, mengabaikan aturan, prinsip, hak, dan kedaulatan negara lain, serta integritas teritorial kawasan tersebut.

Sambil menyebut bahwa sikap Israel, yang bertentangan dengan keinginan semua pihak, tidak dapat diterima, ia menambahkan bahwa Turkiye sedang berdialog erat dengan negara-negara regional, dan mencatat bahwa Ankara telah berkoordinasi erat dengan Yordania sejak insiden yang terjadi di dekat perbatasan Yordania.

"Kami juga berkomunikasi erat dengan Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack. Pada saat yang sama, melalui badan intelijen kami, kami telah menyampaikan kekhawatiran, pandangan, dan usulan kami terkait masalah ini kepada Israel. Kami telah menegaskan bahwa kami tidak menginginkan ketidakstabilan di kawasan ini," ucap dia.

“Sudah menjadi pemahaman umum bahwa insiden di wilayah selatan, yang telah mengakibatkan korban sipil dan dikecam oleh semua pihak, tidak dapat diselesaikan kecuali pemerintah pusat menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif di wilayah tersebut,” imbuh dia.

Fidan juga menekankan bahwa provokasi dan dukungan sejumlah kelompok Druze oleh Israel, yang mengubah mereka menjadi elemen ketidakstabilan, tidak dapat diterima.

"Bentrokan yang terjadi antara Druze dan Badui harus diakhiri melalui intervensi pasukan keamanan. Mencegah jatuhnya korban sipil di kedua belah pihak sangatlah penting," kata menlu Turkiye itu.

Dia menekankan pentingnya otoritas pusat di Suriah menegaskan keinginannya dan membangun keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan.

"Enklave-enklave kecil dan terfragmentasi yang bertentangan dengan ini hanya akan melanggengkan kekacauan di Suriah. Kita tidak bisa menerima situasi seperti ini. Dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat, kita berharap dapat memasuki masa tenang dan gencatan senjata dalam tiga hingga empat jam ke depan," ujar dia.

Menekankan bahwa serangan Israel tidak dapat ditoleransi, Fidan juga mengatakan bahwa destabilisasi sepihak di kawasan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima.”

"Di Suriah, berkat upaya luar biasa Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) dan kontribusi berbagai pihak — terutama AS, Uni Eropa, Arab Saudi, dan negara-negara regional lainnya — peta jalan baru telah ditetapkan melalui kerja sama yang patut dicontoh, yang akan tercatat dalam sejarah," tekan dia.

Sejak 8 Desember, pemerintahan baru yang berkuasa di Damaskus telah mendapatkan pengakuan internasional, sanksi telah dicabut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah awal baru yang menjanjikan telah muncul di kawasan tersebut.

Mengungkapkan Turkiye bekerja sama erat dengan negara-negara regional dan AS untuk lebih memperluas upaya ini, menangani masalah kronis Suriah dan integritas teritorial, kedaulatan, serta keamanannya, Fidan mengatakan bahwa Ankara juga tetap peka terhadap kesetaraan dan kebebasan semua orang yang membentuk Suriah, serta terhadap perlindungan jiwa dan harta benda.

"Ada laporan bahwa YPG telah aktif selama bentrokan Suwayda. Pesan kami kepada mereka adalah untuk tidak memanfaatkan kebingungan di sini dan terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan. Mereka seharusnya tidak memperburuk proses yang sudah kritis dan sensitif di Suriah. Mereka harus memainkan peran yang konstruktif. Jika tidak, oportunisme akan menimbulkan risiko yang signifikan," imbuh dia.

Pertemuan Informal tentang Siprus

Beralih ke “Pertemuan Format Perluasan tentang Siprus” yang informal, yang dihadirinya di New York, Fidan mengatakan pertemuan tersebut melibatkan para pemimpin komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki, serta para menteri luar negeri Yunani (sebagai penjamin), Turkiye, dan Inggris, yang semuanya berpartisipasi bersama.

Mencatat bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas cara membangun cara hidup berdampingan berdasarkan realitas di pulau itu yang menguntungkan kedua komunitas dan menghasilkan stabilitas yang lebih besar bagi komunitas internasional dan kawasan, Fidan mengatakan bahwa Ankara cukup konstruktif dalam masalah ini.

Visi presiden kami sangat jelas. Kami selalu bertindak dengan formula yang saling menguntungkan. Kami selalu berempati terhadap pihak lain. Namun, kami tidak dapat menerima persamaan yang mengabaikan hak-hak rakyat Turkiye. Kami selalu melihat bahwa status quo saat ini telah menciptakan lingkungan yang mengabaikan hak-hak rakyat Turkiye,” ujar dia.

Menyadari bahwa PBB sebagian besar menerima penilaian Turkiye, Fidan mengatakan bahwa Turkiye tidak pernah “menjadi negara yang menghindari negosiasi atau menghindar dari membahas isu-isu dengan cara yang beradab, rasional, dan dewasa.”

Kami akan melanjutkan diskusi, negosiasi, dan dialog ini. Semoga hari ini para pihak mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ada beberapa skenario dan gagasan yang kami pikirkan.

"Beberapa keputusan telah diambil pada rapat sebelumnya. Tentu saja, kami akan membahas tindak lanjut dari keputusan-keputusan tersebut. Dalam rapat ini, kami juga akan membahas keputusan-keputusan baru apa saja yang dapat diambil dan kesepakatan apa saja yang dapat dicapai," tambah dia.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın