Maria Elisa Hospita
15 Juni 2020•Update: 16 Juni 2020
Gulsen Topcu
TRIPOLI
Menteri luar negeri Libya mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan kasus kuburan massal yang ditemukan di Kota Tarhuna baru-baru ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Menurut pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Libya, Mohamed Siala menyampaikan hal itu lewat surat yang ditujukan ke DK PBB.
Libya telah menemukan 11 kuburan massal, di mana sejumlah orang, termasuk perempuan dan anak-anak, dikubur hidup-hidup, di Tarhuna, sebuah kota yang dibebaskan dari milisi Khalifa Haftar pada 5 Juni.
Siala, dalam suratnya, meminta pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki Haftar.
"Kali ini Dewan Keamanan PBB harus mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh milisi Haftar yang dapat dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan," tegas dia.
Menurut data PBB, delapan kuburan massal ditemukan di Libya baru-baru ini, sebagian besar di Tarhuna.
Sejak April 2019, milisi Haftar telah melancarkan serangan ke pemerintah Libya, hingga menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Pemerintah Libya kemudian meluncurkan Operasi Badai Perdamaian pada Maret untuk melawan serangan-serangan di ibu kota.
Pemerintah Libya dibentuk pada 2015 di bawah kesepakatan pimpinan PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan pasukan Haftar.
