Ketua parlemen Sri Lanka terima pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa

NEW DELHI

Pengunduran diri Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa telah diterima, kata ketua parlemen Mahinda Yapa Abeywardene pada Jumat pagi.

Rajapaksa mengajukan pengunduran dirinya Kamis, tetapi kantor ketua parlemen mengatakan mereka sedang memeriksa legalitas pengunduran diri sebelum diterima.

Dalam konferensi pers, Abeywardene mengatakan Rajapaksa secara resmi mengundurkan diri dari posisinya pada 14 Juli dan telah diterima.

Ketua Parlemen juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe akan berfungsi sebagai penjabat presiden sampai presiden baru terpilih dalam tujuh hari.

Rajapaksa telah melarikan diri ke Maladewa dan kemudian ke Singapura pada hari Rabu setelah krisis ekonomi yang memburuk di negara kepulauan itu.

Dia menunjuk Wickremesinghe pada hari Rabu untuk "menjalankan kekuasaan, tugas & fungsi Kantor Presiden yang berlaku mulai 13 Juli 2022."

Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan Kamis bahwa Rajapaksa telah tiba di negara itu untuk "kunjungan pribadi."

Kementerian mengatakan dia "belum meminta suaka dan dia juga tidak diberikan suaka. Singapura umumnya tidak memberikan permintaan suaka."

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Maladewa Kamis mengatakan bahwa atas permintaan resmi pemerintah Sri Lanka, izin diplomatik untuk pesawat Angkatan Udara Sri Lanka yang membawa Rajapaksa dan istrinya dalam kunjungan transit diberikan untuk mendarat pada 13 Juli.

Di tengah protes massal, Abeywardene mengatakan Sabtu lalu bahwa presiden akan mengundurkan diri pada 13 Juli.

Perkembangan itu terjadi setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana presiden di ibu kota Kolombo dan membakar rumah perdana menteri.

Para pengunjuk rasa menyalahkan dinasti politik Rajapaksa atas krisis tersebut. Mahinda Rajapaksa, saudara lelaki presiden, mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Mei.

Lumpuh oleh kekurangan devisa setelah runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata, negara pulau berpenduduk 22 juta orang itu telah gagal membayar semua utang luar negerinya. Mereka tidak mampu membayar bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, yang mengakibatkan protes anti-pemerintah.

Kurangnya bahan bakar untuk menjalankan pembangkit listrik pada gilirannya menyebabkan pemadaman listrik setiap hari.

Sekolah telah ditutup dan pegawai negeri telah diminta untuk bekerja dari rumah.

Pemerintah sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout.

Protes berbulan-bulan menuntut pengunduran diri Rajapaksa.