Jeyhun Aliyev
24 Agustus 2021•Update: 24 Agustus 2021
Ala Hamudi, Jeyhun Aliyev
TUNIS
Presiden partai Gerakan Ennahda Tunisia, Rachid Ghannouchi, memutuskan untuk membubarkan komite eksekutifnya pada Selasa pagi.
"Menyusul keputusan presiden Partai untuk merestrukturisasi komite eksekutif Partai, presiden telah mengakhiri tugas semua anggota komite dan memutuskan untuk membentuk komite baru sesuai dengan persyaratan fase ini dan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar," kata Media dan Kantor Komunikasi Partai Ennahda, melalui Facebook.
Ghannouchi juga berterima kasih kepada semua anggota atas semua upaya mereka dalam memenuhi tugas yang diberikan dan meminta mereka untuk terus memenuhi tugas mereka sampai komite baru terbentuk.
"Presiden partai menegaskan kembali kelanjutan dari sel manajemen krisis yang dipimpin oleh Tuan Mohamed Goumani untuk berkontribusi pada upaya yang dilakukan untuk membawa Tunisia keluar dari keadaan luar biasa yang dialaminya," tambah pernyataan itu.
Sementara itu, Presiden Tunisia Kais Saied memperpanjang penangguhan parlemen hingga pemberitahuan lebih lanjut, yang menyusul pemecatan Perdana Menteri Hichem Mechichi bulan lalu dan pembekuan parlemen.
"Presiden #Kais_Saied mengeluarkan dekrit presiden yang memperpanjang langkah-langkah luar biasa yang diberlakukan di bawah Dekrit No. 80 tentang penangguhan Parlemen dan pencabutan kekebalan parlemen dari anggota parlemennya sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Kepresidenan Tunisia melalui Twitter.
Dalam pernyataan terpisah, kepresidenan mencatat bahwa presiden akan menyampaikan pidato kepada rakyat Tunisia dalam beberapa hari mendatang.
Bulan lalu, Saied berpendapat bahwa keputusannya sejalan dengan Pasal 80 konstitusi, yang memungkinkan presiden untuk mengambil tindakan luar biasa di bawah ancaman serius untuk melindungi negara.
Namun, pasal tersebut menyaratkan pengambilan tindakan tersebut dengan berkonsultasi dengan kepala pemerintahan dan ketua parlemen.
Apa yang terjadi di Tunisia?
Krisis sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsung di Tunisia dan situasi dalam sistem kesehatan akibat pandemi Covid-19 menyebabkan warga Tunisia turun ke jalan secara massal pada 25 Juli.
Selama demonstrasi, ada reaksi intens terhadap politik di negara itu. Di beberapa daerah, markas Gerakan Ennahda juga diserang.
Pada 25 Juli, Presiden Saied menggulingkan pemerintah, membekukan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif.
Sementara dia bersikeras bahwa tindakannya yang luar biasa dimaksudkan untuk "menyelamatkan" negara, para kritikus menuduhnya mengatur kudeta.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab yang mengalami revolusi rakyat menggulingkan rezim penguasa, termasuk Mesir, Libya dan Yaman.
