LONDON

Tanpa adanya negara Palestina, ‘tidak akan ada perdamaian atau keamanan bagi Israel,’ kata Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa pada Senin.

Borrell mengatakan hal itu di Barcelona pada forum kedelapan menteri luar negeri Persatuan untuk Mediterania (UfM), yang dimulai pada Senin, dan dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 40 negara untuk membahas konflik Israel-Palestina dan meletakkan dasar bagi masa depan perdamaian.

Berbicara di forum tersebut, Borrell mengatakan, “Dalam sejarah konflik paling serius, selalu ada momen ketika kegelapan situasi hanya bisa mengarah pada cakrawala perdamaian. Saya yakin bahwa di balik keterkejutan dan emosi tersebut, kedua bangsa berkomitmen terhadap perdamaian.”

“(Kelompok Palestina) Hamas lebih dari sekedar organisasi… Hamas adalah sebuah ide, sebuah ideologi. Dan Anda tidak dapat mematikan sebuah ide kecuali Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki ide yang lebih baik untuk mengalahkan ideologi Hamas, Palestina membutuhkan prospek politik yang kredibel untuk menjadi negara,” kata Borrell.

“Karena keduanya mempunyai hak yang sama dan sah atas tanah, maka mereka harus berbagi (tanah). Kita perlu membantu mereka menyetujui hal itu. Sendirian, mereka tidak akan mampu,” ujar dia.

Kepala luar negeri Uni Eropa itu juga mengatakan dirinya “terkejut” mengetahui bahwa pemerintah Israel berencana memberikan dana baru untuk membangun pemukiman ilegal baru.

Dia menyebut permukiman semacam itu sebagai “kewajiban keamanan terbesar Israel” dan hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di sana ilegal.

Pada forum tersebut juga, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares memaparkan kerangka kerja yang diharapkan dapat disepakati oleh semua negara anggota yang hadir.

Hal ini termasuk mengakhiri pertumpahan darah dan memastikan bahwa Jalur Gaza diserahkan kembali kepada Otoritas Palestina ketika permusuhan berakhir.

Albares mengatakan dia berharap perundingan damai yang pasti dapat diadakan "sesegera mungkin sehingga masyarakat internasional dapat mendukung agenda tersebut."

Bantuan ke Gaza, solusi dua negara

Para anggota kelompok Mediterania juga membahas perlunya pasokan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan berkelanjutan ke Gaza.

Janez Lenarcic, Komisaris Eropa untuk Manajemen Krisis, mengatakan, “Semua pihak wajib memfasilitasi hal ini berdasarkan hukum humaniter internasional.”

Dalam pidato pembukaannya, para menteri luar negeri Uni Eropa, Saudi, dan Yordania menekankan perlunya solusi dua negara.

“Kita harus berusaha mengatasi krisis saat ini dan bergerak menuju rencana perdamaian yang kredibel dan serius. Tidak ada alternatif berkelanjutan selain menghidupkan kembali solusi dua negara,” kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, berbicara mewakili Arab Saudi, Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab.

Kemudian berbicara di X, Menlu Spanyol Albares mengatakan "pesan perdamaian dan harapan yang kuat" datang dari Barcelona pada Senin.

“(Pesan) Untuk mengakhiri tragedi yang tidak boleh terulang ini, dan untuk perdamaian definitif di Timur Tengah,” tegas dia.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, “Dengan memilih perdamaian, kami tidak memihak. Perdamaian yang kami cari harus memenuhi hak warga Palestina atas kebebasan dan kenegaraan, dan harus menjawab kekhawatiran sah Israel.”

“Kami menyepakati sejumlah prinsip dan kesamaan termasuk perlunya mematuhi hukum internasional dan mendapatkan bantuan kemanusiaan,” kata Safadi.

“Ini bukanlah pertemuan yang kami harapkan untuk menyepakati segala hal, namun kami berkumpul untuk melakukan pembicaraan,” lanjut dia.

Persatuan untuk Mediterania didirikan 15 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo dengan semangat perdamaian dan kemakmuran bersama untuk kawasan Mediterania.

Israel, salah satu anggota pendiri persatuan tersebut, tidak mengirimkan perwakilannya ke pertemuan pada Senin.