Kepala HAM PBB desak faksi Libya atasi perpecahan politik

JENEWA

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk pada Rabu mendesak semua aktor politik Libya untuk mengatasi “kebuntuan politik” di tengah upaya untuk memastikan akses bantuan untuk para korban banjir dahsyat yang telah menewaskan ribuan orang.

“Saya menyerukan kepada semua aktor politik Libya untuk mengatasi kebuntuan dan perpecahan politik dan bertindak secara kolektif dalam memastikan akses terhadap bantuan,” kata Turk dalam sebuah pernyataan.

“Ini adalah waktu untuk menyatukan tujuan: semua yang terkena dampak harus menerima dukungan, tanpa memandang afiliasi apa pun,” ujar dia.

Sejak kematian Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya dikelola oleh dua pemerintahan yang bersaing, satu di Tripoli dan lainnya di Tobruk.

Sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan yang lebih berisiko pasca bencana tersebut, tegas Turk, sambil menambahkan bahwa hak asasi manusia harus menjadi inti dari respons bencana.

“Kita perlu berinvestasi dalam pencegahan dan ketahanan,” ujar dia.

Mengatakan bahwa dia “sangat tertekan” dengan situasi di negara Afrika Utara tersebut, dia menyebut Badai Daniel sebagai “pengingat mematikan” lainnya mengenai dampak bencana perubahan iklim terhadap dunia.

“Saya berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Libya, dan menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada mereka yang berduka atas kehilangan yang tidak dapat tergantikan,” tambah dia.

Setidaknya 6.000 orang tewas dan ribuan lainnya masih hilang akibat banjir akhir pekan di Libya timur, menurut para pejabat.

Hujan deras melanda beberapa wilayah, terutama kota Derna, Benghazi, Al-Bayda, Al-Marj, dan Soussa.