Vakkas Dogantekin

ANKARA

Sejumlah organisasi Yahudi di AS pada hari Selasa mengecam rencana perdamaian yang diusulkan pemerintah Trump untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Diungkapkan oleh Presiden Donald Trump di Gedung Putih didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, apa yang disebut rencana perdamaian itu menawarkan segala yang dituntut oleh kelompok sayap kanan Israel, dan tidak memberikan rakyat Palestina sesuatu yang konkret yang selama ini dituntut, selain janji ekonomi yang samar dan secercah harapan. untuk kenegaraan.

Trump mengikat kenegaraan Palestina yang baru dengan "penolakan tegas terhadap terorisme", sementara Netanyahu meminta sejumlah kriteria yang mustahil terpenuhi seperti melucuti Hamas, mendemiliterisasi Gaza, mengakui negara Yahudi dan kedaulatan Yahudi atas Yerusalem, Yudea, Samaria, dan area strategis lainnya untuk negosiasi kenegaraan, bahkan untuk memulai dengan Palestina.

Dewan Demokratik Yahudi Amerika mengatakan rencana itu "adalah lampu hijau untuk pencaplokan Israel atas Tepi Barat, yang secara sengaja dibuat untuk merusak solusi dua negara yang layak, dan ini contoh lain dari Trump yang menggunakan Israel untuk melanjutkan agenda politik dalam negerinya."

Kelompok advokasi Timur Tengah Progresif J Street menyebut rencana Trump sebagai "puncak logika dari langkah-langkah Trump yang beritikad buruk". Trump dinilai telah "mengesahkani agenda-agenda Israel, namun mencegah pencapaian solusi dua negara yang dinegosiasikan, dan Trump memastikan pendudukan Israel yang ilegal di Tepi Barat, wilayah Palestina menjadi permanen."

Daniel Sokatch, CEO New Israel Fund, mengatakan proposal itu "mengancam dan untuk menjadikan pendudukan saat ini sebagai permanen". Daniel juga mengatakan rencana itu "bukan seperti visi para pendiri Israel."

Emily Mayer, salah satu pendiri kelompok aktivis progresif Yahudi Amerika IfNotNow, juga mengecam rencana itu sebagai "benar-benar akan membangkrutkan," dan menambahkan rencana Trump tersebut telah "mengungkap cara yang memalukan bahwa pemerintah AS telah melayani hak Israel -dengan mengorbankan kebebasan Palestina- seumur hidup kita." kata Emily.

Rabbi Alissa Wise, pejabat wakil direktur eksekutif Jewish Voice for Peace, sebuah LSM nirlaba, menyebutnya sebagai "sebuah rencana apartheid."

Wise menambahkan bahwa itu adalah "taktik pengalihkan perhatian oleh dua orang penghasut perang yang memprioritaskan kampanye pemilihan pribadi mereka di atas negara mereka."

Gedung Putih mengeluarkan dokumen setebal 180 halaman yang menguraikan rincian rencana tersebut.

Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dalam pertemuan lanjutan dengan wartawan, mengatakan Israel akan "mengesampingkan tanggung jawab keamanan dan mengendalikan seluruh wilayah mulai dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania."

Kelompok Zionis memuji

Sedangkan Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) mendukung rencana tersebut, dan mengatakan mereka menghargai "upaya Presiden Trump dan pemerintahannya untuk bekerja dalam konsultasi dengan para pemimpin dari dua partai politik utama Israel untuk mengemukakan gagasan menyelesaikan konflik dengan cara mengakui kebutuhan keamanan kritis seorang sekutu."

AIPAC juga mendesak Palestina untuk bergabung kembali dengan Israel di "meja perundingan."

Matt Brooks, direktur eksekutif Koalisi Yahudi Republik, mengatakan, "presiden dan timnya telah menyusun proposal yang berani dan berakar pada nilai-nilai inti Amerika tentang kebebasan, peluang dan harapan untuk masa depan."

CEO StandWithUs Roz Rothstein mengatakan mereka berharap "ini akan menjadi langkah menuju masa depan yang lebih baik bagi kedua negara."

Dia menambahkan bahwa "pada akhirnya tergantung pada pemimpin Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi langsung."

Apa yang disebut 'kesepakatan abad ini' yang ditandatangani oleh penasihat senior sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, ditolak mentah-mentah oleh semua warga Palestina sebelum diumumkan.

Ribuan orang Palestina turun ke jalan sebelum dan sesudah pengumuman resmi rencana tersebut. Turki, salah satu pendukung Palestina yang paling setia, juga menolak rencana itu, dan menyebutnya sebagai "bayi yang mati begitu dilahirkan."

PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada solusi dua negara sesuai dengan resolusi PBB yang berdasarkan perbatasan pra-1967.

Tagar #FreePalestine dengan cepat menjadi tren teratas di Twitter pada Selasa malam.