Inggris prihatin soal rencana repatriasi Rohingya

Ahmet Gurhan Kartal

LONDON

Menteri Inggris untuk Asia Pasifik Mark Field pada Rabu menyatakan keprihatinannya tentang rencana pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

Pengungsi Rohingya, yang melarikan diri dari Myanmar karena kekerasan oleh militer, harus dapat kembali secara sukarela dengan cara yang aman dan bermartabat, kata Field dalam sebuah pernyataan.

"Saya sangat prihatin dengan rencana repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar dalam beberapa hari mendatang. PBB dan organisasi internasional lainnya tahu benar bahwa kondisi yang aman untuk kembali ke Burma belum terpenuhi," ungkapnya.

"Kekerasan dan impunitas berlanjut di Rakhine dan pengungsi terus melarikan diri dari Myanmar," ujar Field.

Bangladesh mengirim pasukan ke kamp-kamp Rohingya di Cox's Bazar memicu ketakutan di kalangan pengungsi atas pemulangan paksa ke Myanmar, surat kabar Guardian melaporkan Rabu.

Pemulangan lebih dari 2.200 pengungsi Rohingya ke Myanmar dimulai pada 15 November, di tengah klaim oleh Bangladesh bahwa proses tersebut dilakukan secara sukarela.

Sejumlah pengungsi mengatakan kepada Guardian bahwa banyak keluarga Rohingya yang bersembunyi.

Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Selasa mendesak Bangladesh untuk menghentikan rencana repatriasi karena langkah itu melanggar hukum internasional dan menempatkan hidup dan kebebasan mereka pada risiko serius.

Field menggarisbawahi bahwa Inggris telah secara konsisten menekankan bahwa pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar harus bersifat sukarela, aman, bermartabat, berkelanjutan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Bersama dengan banyak negara lain, Inggris mengakui cara warga dan pemerintah Bangladesh menangani salah satu krisis kemanusiaan terbesar di zaman ini, meskipun kesulitan besar ini ikut menimpa rakyat mereka sendiri,” katanya.

Dia menuntut jaminan dari Myanmar untuk perlindungan yang diperlukan bagi minoritas Rohingya.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Bangladesh dan Burma untuk menegakkan prinsip-prinsip repatriasi yang diakui secara internasional, aman dan bermartabat, serta mendesak Pemerintah Myanmar untuk menjamin perlindungan yang diperlukan bagi para pengungsi Rohingya yang kembali ke negaranya,” kata Field.

Dia juga meminta Myanmar untuk memastikan kebebasan bergerak yang aman, persamaan hak, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kewarganegaraan untuk semua pengungsi Rohingya.

“Kami terus menyerukan kepada Pemerintah Myanmar untuk memberikan akses penuh dan tanpa hambatan kepada PBB dan organisasi internasional, serta pengamat internasional, untuk memantau dan menilai upaya repatriasi di masa depan,” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan -- termasuk bayi dan anak kecil -- pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.