Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia optimistis akan lolos dalam pencalonan Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengatakan Indonesia memiliki modal yang baik untuk maju mewakili Asia Pasifik dalam ajang dunia itu.

“Kita tercatat sebagai negara yang memiliki reputasi baik dalam memperjuangkan kemajuan demokrasi,” ujar Habib, Kamis, di Jakarta.

Reputasi itu, menurut Habib, sudah dibangun sejak lama dan melewati proses panjang.

Indonesia, kata Habib, adalah negara pertama di Asia Pasifik yang memiliki Komite Nasional HAM. Komite itu dibangun pada 1993, ketika Indonesia berada di bawah naungan Orde Baru.

Negara-negara di Asia Pasifik yang masih berkembang, ujar Habib, kerap meminta bantuan Indonesia untuk mewakili mereka dalam kegiatan-kegiatan HAM.

Indonesia, lanjut Habib, juga merupakan negara utama yang mendorong pembentukan Badan HAM ASEAN.

Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), imbuh Habib, juga bersifat independen dan permanen.

Lagipula Indonesia sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, ujar Habib, sejak dewan itu berdiri pada 2008.

Keterpilihan itu, tambah Habib, juga memperoleh dukungan mayoritas.

Habib memetakan sejumlah negara yang berpotensi mendukung Indonesia. Yaitu 57 negara anggota OKI, sembilan negara ASEAN, dan berbagai kelompok negara di Afrika, Amerika Latin serta Uni Eropa.

“Sejauh ini mereka memiliki pandangan positif soal peran indonesia dalam penegakkan HAM,” kata Habib.

Selain itu, ujar Habib, yang masih diperlukan adalah pertimbangan teknis, apakah negara-negara tersebut memiliki perjanjian dukungan dengan negara lain.

Sedang pemilihan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 tersebut akan digelar November 2019.