Haji Murad Ebrahim diangkat jadi kepala menteri Bangsamoro

Vakkas Dogantekin

ANKARA

Haji Murad Ebrahim dari Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada Jumat dilantik sebagai kepala menteri pemerintahan sementara di Bangsamoro, daerah otonom yang baru dibentuk untuk umat Islam di Filipina selatan.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang menunjuk Ebrahim untuk jabatan itu, mengatakan "Allahu Akbar (Tuhan Maha Besar)" saat mengakhiri pidatonya di istana kepresidenan Filipina, menurut Huseyin Oruc, wakil kepala Yayasan Bantuan Kemanusiaan (IHH) Turki yang hadir di upacara bersejarah itu.

Referendum dua putaran diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao selatan untuk memberikan otonomi Muslim kepada wilayah Moro.

Sebanyak 80 anggota parlemen transisi Bangsamoro yang baru didirikan mengambil sumpah mereka, termasuk Abdullah Goldiano Makapaar bin Sabbar, yang dikenal sebagai Komandan Bravo.

"Dengan mengambil sumpah, Bravo, yang merupakan pemberontak Moro, menegaskan kesetiaannya kepada MILF dan meninggalkan kamp militer di Lanao untuk pertama kalinya sejak 1973, mengakhiri desas-desus bahwa dia kritis terhadap proses tersebut," kata Oruc.

Semua mantan komandan MILF sekarang menjadi anggota parlemen baru.

Undang-undang Organik Bangsamoro Organik Filipina (BOL) secara resmi diratifikasi pada 25 Januari setelah putaran pertama, yang memberikan otonomi komprehensif kepada Muslim Moro, mengakhiri konflik selama puluhan tahun antara pemerintah dan Muslim Moro.

Pemerintah otonomi

Berdirinya Pemerintah Bangsamoro dan disahkannya BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.

Pengadilan hukum Islam akan dibuka dan Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di wilayah Bangsamoro akan dikelola secara simultan oleh pemerintah nasional dan juga pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah otonom akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.

Warga Muslim akan bebas dalam urusan internal mereka, tetapi terikat dengan Pemerintah Filipina dalam kebijakan luar negeri, dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan anggota Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan pejuang MILF akan dianggap memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi.