Rhany Chaırunıssa Rufınaldo
14 Januari 2020•Update: 15 Januari 2020
Elena Teslova
MOSKOW
Setelah lebih dari delapan jam perundingan, kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNA) Fayez al-Sarraj menandatangani kesepakatan gencatan senjata, tetapi Khalifa Haftar, komandan yang berbasis di Libya Timur, meninggalkan Moskow tanpa menandatangani perjanjian.
Pada Senin kedua, pihak berkumpul di ibu kota Rusia untuk membahas gencatan senjata untuk mengakhiri permusuhan di Libya dan memulai dialog politik.
Dalam konferensi pers di Sri Lanka, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan selama kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Istanbul pada 8 Januari, Rusia dan Turki memprakarsai gencatan senjata di Libya.
"Sebagai tindak lanjut dari inisiatif ini, pertemuan perwakilan Libya berlangsung di Moskow kemarin dengan partisipasi menteri luar negeri dan pertahanan Federasi Rusia dan Republik Turki. Kami akan melanjutkan upaya kami ke arah ini, tetapi hasil akhirnya belum tercapai," ujar Lavrov.
Sebelumnya, sebuah sumber dari delegasi Libya mengatakan Haftar prihatin dengan syarat pembubaran kelompok bersenjata dalam kesepakatan itu.
Pada 12 Januari, pihak yang bertikai dalam konflik Libya mengumumkan gencatan senjata sebagai tanggapan atas seruan Putin dan Erdogan.
Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.
Pada April, Haftar melancarkan serangan untuk merebut Tripoli dari pemerintah yang diakui PBB.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 orang tewas sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 lainnya terluka.
