Muhammad Abdullah Azzam
10 September 2020•Update: 11 September 2020
Hasan Esen
LONDON
Turki siap terlibat dalam negosiasi yang tulus mengenai situasi di Mediterania Timur, kata Umit Yalcin, duta besar Turki untuk Inggris, pada Rabu.
Menanggapi laporan editorial harian Guardian pada 6 September, Umit Yalcin menjawab pertanyaan tentang klaim bahwa "konvensi PBB tentang hukum laut mendukung Yunani dan status quo."
“Itu tidak sepenuhnya akurat, karena konvensi yang sama juga mengacu pada prinsip keadilan,” tulis Yalcin.
Duta Besar Turki itu lewat pernyataan tertulis mengungkapkan negaranya telah mengundang pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam negosiasi berdasarkan hukum internasional dan prinsip keadilan sejak 2003 untuk penetapan zona ekonomi eksklusif.
“Namun pihak Yunani tidak pernah terlibat dalam dialog yang tulus, malah menunda dan menghindari negosiasi yang konkret,” ujar dia.
Dia menggarisbawahi bahwa "upaya terbaru Jerman untuk memulai kembali pembicaraan telah disabotase oleh Yunani dua kali - pertama dengan menandatangani kesepakatan dengan Mesir, kemudian menolak untuk berbicara dengan Turki."
“Turki, di sisi lain, mendukung inisiatif ini dan siap untuk terlibat dalam pembicaraan yang tulus,” jelas Yalcin.
Yunani dan negara-negara lain mencoba untuk menguasai wilayah maritim Turki dan hak eksplorasi energi, meski tidak ada negara yang memiliki garis pantai yang lebih panjang di kawasan Mediterania.
Turki secara konsisten menentang upaya Yunani untuk mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif yang sangat besar, melanggar kepentingan Turki.
Ankara juga mengatakan sumber energi di dekat pulau Siprus harus dibagi secara adil antara Republik Turki Siprus Utara (TRNC) - yang telah mengeluarkan lisensi perusahaan minyak negara Turki, Turkish Petroleum - dan pemerintahan Siprus Yunani di Siprus Selatan.
Dialog untuk berbagi sumber daya ini secara adil akan jadi solusi bersama bagi semua pihak, kata otoritas Turki.