HAMILTON, Kanada

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin mengadopsi resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang membentuk sebuah badan transisi bernama Board of Peace (BoP) serta mengotorisasi pembentukan International Stabilization Force (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya stabilisasi keamanan di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut mendapat 13 suara setuju, sementara China dan Rusia memilih abstain.

Sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, mengatakan kepada Dewan bahwa “hari ini, kita memiliki kesempatan untuk meredam kobaran konflik dan membuka jalan menuju perdamaian.”

Menurut Waltz, resolusi itu merupakan “cetak biru pragmatis” yang berasal dari rencana komprehensif 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, hasil diplomasi dengan Qatar, Mesir, Arab Saudi, UEA, Türkiye, Pakistan, dan Indonesia.

Ia mengatakan rancangan tersebut memberi peluang bagi penentuan nasib sendiri Palestina setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi yang diperlukan, “di mana roket digantikan oleh ranting zaitun dan muncul harapan politik baru.”

Menanggapi keraguan sejumlah anggota Dewan, termasuk Rusia yang mengajukan rancangan tandingan, Waltz mengatakan bahwa “keraguan justru menjadi musuh utama.”

Setelah resolusi diadopsi, ia menyebut langkah ini sebagai kemajuan signifikan menuju Gaza yang stabil. Ia menegaskan bahwa Board of Peace, yang dipimpin Presiden Trump, akan menjadi pusat upaya tersebut, sementara ISF bertugas menstabilkan kondisi keamanan, mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur kelompok bersenjata, menonaktifkan senjata, dan melindungi warga sipil Palestina.

Resolusi tersebut menetapkan bahwa keberadaan BoP dan ISF berlaku hingga 31 Desember 2027, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Dewan Keamanan, dan bahwa setiap otorisasi lanjutan untuk ISF harus dilakukan melalui koordinasi penuh dengan Mesir, Israel, dan negara-negara lain yang bekerja sama dengan ISF.

Namun, Rusia menyampaikan keberatan. Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan sejumlah aspek hukum penting tidak dipertimbangkan.

Dia menilai resolusi tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai waktu penyerahan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina, dan bahwa BoP serta ISF tampak “dapat bertindak secara otonom tanpa mempertimbangkan posisi Ramallah.”

Nebenzia menyebut rancangan tersebut mengingatkannya pada “praktik kolonial dan mandat Inggris di Palestina,” ketika aspirasi rakyat Palestina tidak diperhitungkan.

Ia menambahkan Rusia tidak mengajukan rancangan tandingan karena adanya dukungan luas dari negara-negara Arab dan Muslim terhadap proses pembahasan ini.

Utusan China untuk PBB, Fu Cong, mengungkapkan keprihatinan serupa, menyebut resolusi itu “masih lemah dalam banyak aspek dan sangat mengkhawatirkan.” Menurutnya, rancangan ini menggambarkan pengaturan pascaperang Gaza yang “kurang mencerminkan kedaulatan dan kepemilikan Palestina.”