Delegasi ICC kunjungi Bangladesh bahas krisis Rohingya

Md. Kamruzzaman

DHAKA, Bangladesh

Delegasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tiba di Ibu Kota Bangladesh, Dhaka, pada Selasa dalam kunjungan selama seminggu untuk meninjau krisis Rohingya dan proses peradilan, lansir media lokal.

Delegasi tersebut dipimpin oleh Wakil Jaksa Penuntut ICC James Kirkpatrick Stewart.

"Selain mengadakan pertemuan dengan para pejabat senior hukum dan kementerian dalam negeri serta perwakilan dari organisasi internasional, anggota delegasi ICC juga akan mengunjungi kamp-kamp Rohingya untuk melihat situasi", kata pejabat Bangladesh seperti dikutip United News of Bangladesh.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara ICC mengatakan kunjungan tersebut dilakukan sesuai mandat pengadilan berdasarkan Statuta Roma tentang situasi di Bangladesh atau Myanmar.

Pernyataan itu menambahkan bahwa jaksa ICC telah menyelesaikan proses pemeriksaan awal menyeluruh atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

“Menyusul proses pemeriksaan awal yang menyeluruh, jaksa ICC baru-baru ini meminta hakim pengadilan untuk mengesahkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap orang-orang Rohingya dari Myanmar. Hasil dari permintaan ini masih tertunda dan menunggu keputusan hakim pengadilan," tambah ICC.

Menurut pernyataan itu, delegasi tidak akan terlibat dalam pengumpulan bukti sehubungan dengan dugaan kejahatan karena tujuan dari kunjungan ini, secara umum, adalah untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan yang relevan dan menjelaskan proses peradilan dan status dari situasi.

Kelompok yang teraniaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.