Rhany Chairunissa Rufinaldo
18 Februari 2021•Update: 20 Februari 2021
Michael Hernandez
WASHINGTON
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempercepat perdamaian di kawasan, termasuk dengan Palestina, dalam panggilan telepon pertama mereka, Rabu.
Seruan itu muncul di tengah spekulasi keretakan antara kedua pemimpin, setelah Biden tidak pernah berbicara lagi dengan Netanyahu sejak dia menjabat pada 20 Januari.
Hal itu kemudian mendorong mantan utusan Israel untuk PBB secara terbuka menekan pemerintahan Biden di Twitter.
Dalam percakapan itu, Biden menekankan dukungan AS untuk normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara di dunia Arab dan Muslim.
Dia menggarisbawahi pentingnya berupaya untuk memajukan perdamaian di seluruh kawasan, termasuk antara Israel dan Palestina.
"Presiden menegaskan sejarah pribadinya tentang komitmen teguh terhadap keamanan Israel dan menyampaikan niatnya untuk memperkuat semua aspek kemitraan AS-Israel, termasuk kerja sama pertahanan kami yang kuat," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Para pemimpin juga membahas pentingnya konsultasi yang berkelanjutan tentang masalah keamanan regional, termasuk Iran.
Netanyahu adalah sekutu setia mantan saingan politik Biden, Donald Trump, yang meninggalkan jabatannya bulan lalu setelah kalah dalam pemilihan presiden.
Ditanya tentang panggilan teleponnya saat memberikan sambutan kepada wartawan di Kantor Oval, Biden mengatakan dengan singkat bahwa itu adalah percakapan yang bagus.
Selama empat tahun masa jabatan Trump, Netanyahu telah berupaya untuk menjungkirbalikkan pilar lama solusi dua negara untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, sementara Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menyatakan kota yang diperebutkan itu sebagai ibu kota Israel.
Trump juga mengeluarkan rencana perdamaian Israel-Palestina yang sangat mendukung tuntutan Israel, menguasai sebagian besar Tepi Barat dan meninggalkan sedikit wilayah untuk negara Palestina di masa depan serta mempertahankan semua permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional.
