AS jatuhkan sanksi pada perusahaan permata milik Myanmar

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) pada Kamis menjatuhkan sanksi kepada sebuah perusahaan permata milik negara Myanmar, salah satu sumber keuangan penting bagi militer, sebagai tanggapan atas penindasan junta terhadap demonstran anti-kudeta.

Tujuan memasukkan Perusahaan Permata Myanmar ke daftar hitam adalah untuk menghilangkan aliran pendanaan utama untuk rezim militer, ungkap Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan tersebut adalah subdivisi dari Kementerian Pertambangan Myanmar dan bertanggung jawab atas hampir semua aspek penambangan permata di negara tersebut, termasuk perizinan, penegakan peraturan dan pemasaran batu giok dan batu permata, menurut otoritas AS.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan sanksi sedang diterapkan "karena para pemimpin militer berpartisipasi dalam emporium permata yang sedang berlangsung di Nay Pyi Taw, di bawah naungan Perusahaan Permata Myanmar."

"Dengan menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada entitas ini, kami mengirimkan pesan yang jelas kepada militer bahwa AS akan terus meningkatkan tekanan pada aliran pendapatan rezim sampai mereka menghentikan kekerasan, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, mencabut darurat militer di seluruh negeri, menghapus pembatasan telekomunikasi, dan mengembalikan Burma ke jalur demokrasi," kata Blinken dalam pernyataan terpisah.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan pemerintahan demokratis setelah partai NLD-nya meraih kemenangan besar dalam pemilu.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok-kelompok sipil melancarkan kampanye oposisi sipil yang mencakup demonstrasi massa dan aksi duduk, yang berusaha ditekan dengan tindakan kekerasan oleh militer.

Secara keseluruhan, 614 orang telah dibunuh oleh pasukan junta, menurut organisasi pemantau yang berbasis di Myanmar. Jumlah itu termasuk delapan orang yang tewas pada Kamis, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.