AS batalkan perjanjian 1955 dengan Iran

Michael Hernandez

WASHINGTON

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan pada Rabu bahwa AS telah mengakhiri Perjanjian Kenetralan Amunisi tahun 1955 dengan Iran, setelah Teheran menyeret Washington ke pengadilan utama PBB karena dugaan pelanggaran pakta internasional.

"Iran berusaha ikut campur dalam hak kedaulatan Amerika Serikat untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional kami dan Iran juga menyalahgunakan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk tujuan politik dan propaganda," katanya kepada wartawan di Departemen Luar Negeri.

"Kasus mereka, seperti yang bisa Anda lihat dari keputusan itu, kurang pantas," tambah dia.

Perjanjian itu, yang ditandatangani di Teheran, membentuk hubungan konsuler dan ekonomi antara AS dan Iran. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1957 setelah diratifikasi pada tahun yang sama.

Pompeo mengatakan Iran telah mengabaikan perjanjian itu untuk "waktu yang sangat lama" dan Washington "seharusnya telah mencabutnya sejak beberapa dekade yang lalu."

AS dan Iran memutuskan hubungan diplomatiknya setelah revolusi Iran 1979, tetapi perjanjian itu tetap berlaku.

Sebelumnya pada Rabu, pengadilan tinggi PBB memerintahkan AS untuk mencabut sanksi terhadap Iran yang mungkin merugikan impor barang atau jasa kemanusiaan atau mempengaruhi keselamatan penerbangan sipil.

Pengadilan memutuskan AS harus "menghapus setiap hambatan yang timbul dari" penjatuhan kembali sanksi terhadap obat-obatan dan peralatan medis, bahan makanan dan komoditas pertanian, suku cadang, peralatan, dan layanan terkait yang diperlukan untuk keselamatan penerbangan sipil.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif memuji putusan itu lewat cuitan di Twitter, mengatakan bahwa itu adalah "kegagalan lain bagi Pemerintah AS yang kecanduan sanksi dan kemenangan bagi supremasi hukum. Sangat penting bagi komunitas internasional untuk secara kolektif melawan salah satu unilateralisme AS. ”

Namun Pompeo mengatakan AS "kecewa karena pengadilan gagal mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan perintah apapun yang berkaitan dengan langkah-langkah sanksi ini kepada Amerika Serikat, yang melakukan tugasnya terhadap Iran untuk melindungi kepentingan keamanan esensialnya sendiri."

Pada Mei, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari kesepakatan nuklir penting tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 - lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman.

Trump mulai mengembalikan sanksi AS terhadap Teheran pada bulan Agustus, menargetkan sektor minyak Iran yang akan kembali efektif pada 4 November.

Menjelang sanksi ekonomi tersebut, enam pihak yang tersisa dalam Rencana Aksi Komprehensif Gabungan - Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, China dan Iran - mengumumkan penciptaan "Kendaraan Serba Guna Khusus", yang dimaksudkan untuk memfasilitasi transaksi keuangan dengan Iran, diizinkan di bawah pakta nuklir.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan sistem itu, yang akan dibentuk oleh negara-negara anggota Uni Eropa, akan memungkinkan "perusahaan-perusahaan Eropa untuk melanjutkan perdagangan dengan Iran."

Dia mengatakan mekanisme keuangan ini "bisa terbuka untuk mitra lain di dunia."