Muhammad Abdullah Azzam
08 Januari 2019•Update: 08 Januari 2019
Ömer Erdem
KHARTOUM
Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed Bilal Osman menuturkan sebuah pernyataan di depan gedung parlemen, sebanyak 816 orang ditahan dalam 381 aksi berbeda di ibu kota Khartoum dan berbagai wilayah sejak 19 Desember lalu.
Aksi protes mulanya berlangsung dengan damai dan tanpa intervensi dari polisi, tetapi kemudian berubah ricuh dan disertai tindak kekerasan.
Polisi menyemprotkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa yang berkumpul atas seruan beberapa organisasi masyarakat di berbagai titik di ibu kota untuk melakukan aksi jalan ke Istana Presiden.
Pemerintah negara bagian Nahr El-Nile mengungkapkan dalam sebuah pernyataan, Presiden Omar al-Bashir, pada Selasa (8 Januari) akan mengunjungi kota Atbera, di mana aksi protes tersebut bermula.
Sebelumnya, al-Bashir juga telah mengunjungi provinsi Al Jazeera dua minggu setelah pecahnya aksi protes di berbagai wilayah.
Presiden Sudan Omar al-Bashir - yang berkuasa sejak tahun 1989 - berjanji untuk melakukan reformasi ekonomi di tengah meningkatnya aksi protes atas kenaikan harga dan krisis bahan pokok.
Presiden Sudan al-Bashir menyerukan kepada mereka yang ingin berkuasa di pemerintahan, "Persiapkan diri kalian pada pemilu 2020 mendatang untuk maju berkuasa di pemerintahan.”
Pihak berwenang Sudan mengungkapkan setidaknya 19 orang tewas dalam demonstrasi terhadap kenaikan harga dan kekurangan bahan pangan yang melanda beberapa negara bagian di Sudan pada pertengahan Desember lalu.
Kelompok oposisi mengatakan jumlah korban tewas telah mendekati angka 40.
Pihak berwenang telah mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di sejumlah provinsi akibat aksi protes.
Pemerintah juga menuduh Israel mendukung kelompok pemberontak untuk melakukan berbagai kekerasan di negara itu.
Sebuah negara berpenduduk 40 juta, Sudan berjuang untuk pulih setelah kehilangan tiga perempat dari produksi minyaknya ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011.