OPINI - Kalkulasi politik dalam krisis Myanmar

Ramdhan Muhaimin

Penulis adalah Dosen dan Peneliti di Pusat Studi Perdamaian dan Pertahanan (PSPP), Laboratorium Politik Internasional, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Al-azhar Indonesia (UAI)

JAKARTA

Sejak militer mengambil alih secara paksa pemerintahan sipil di bawah Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy) pada 1 Februari 2021 lalu, kondisi sosial politik di Myanmar kembali bergerak menuju pada ketidakpastian.

Kudeta yang dilakukan pemimpin Tatmadaw Jenderal Min Aung Hlaing tak lama setelah NLD partai pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu, telah menjadi ‘mimpi buruk’ rakyat Myanmar.

Ribuan warga terpaksa eksodus ke perbatasan negeri tetangga. Tidak sedikit juga yang justru meminta perlindungan dari kelompok milisi bersenjata yang sejak 1948 berkonfrontasi dengan junta militer.

Padahal, dalam satu dekade terakhir, demokrasi di Myanmar mengalami kemajuan signifikan. Namun ‘tradisi’ kudeta ternyata belum sepenuhnya hilang dari perpolitikan di negeri Pagoda Emas tersebut.

Hingga saat ini, gelombang demonstrasi menolak kudeta militer terus terjadi. Sudah lebih dari 560 warga tewas oleh tentara Myanmar. Korban terbanyak pada Sabtu 27 Maret 2021 lalu, 114 orang tewas dalam satu hari oleh tindakan represif militer.

Ironisnya, hal itu terjadi di saat Tatmadaw merayakan Hari Angkatan Bersenjata melalui parade persenjataan militer. Sementara lebih dari 5.000 orang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi dan oposisi pro-demokrasi.

Gelombang protes bukannya makin surut, justru makin meluas. Seluruh lapisan masyarakat ikut bergabung ke dalam gerakan perlawanan kudeta, mulai dari pegawai pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, buruh, hingga pekerja di pabrik-pabrik alutsista milik Tatmadaw.

Sejumlah kelompok milisi bersenjata di perbatasan ikut ambil bagian bergabung dengan gerakan anti-kudeta. Junta militer mengumumkan ‘gencatan senjata’, tapi tidak terhadap para demonstran.

Kalkulasi politik sang jenderal

Kudeta militer dalam politik Myanmar memang sudah berulang kali terjadi. Tapi kudeta kali ini dilakukan di saat Tatmadaw sebenarnya sedang membuka diri kerja sama dengan Barat. Apakah Tatmadaw ‘salah’ perhitungan?

Jenderal Min Aung Hlaing berdalih kudeta terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi dan pemerintahan Myint Swe adalah amanat konstitusi dan untuk menyelamatkan demokrasi.

Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu pada November 2020, suap politik, pelanggaran protokol kesehatan, UU penanggulangan bencana alam, hingga tudingan pembocoran rahasia negara karena kedekatannya dengan China.

Namun kudeta yang diharapkan berlangsung cepat, justru menjadi snow ball effect gelombang perlawanan. Di dalam negeri, Myanmar menjadi kacau, tidak stabil.

Secara internal, gelombang protes semakin meluas, korban jiwa terus berjatuhan, serta arus eksodus warga keluar perbatasan mencari perlindungan ke negara tetangga.

Secara eksternal, dunia internasional turut bereaksi menekan kekerasan junta militer, perusahaan terkoneksi junta dibekukan, investasi asing dihentikan, sejumlah diplomat perwakilan negara asing ditarik pulang, dan kecaman datang mulai dari ASEAN, Eropa, Amerika Serikat, hingga DK PBB. Rusia dan China ikut menyesalkan represifitas junta militer.

Beberapa negara di mainland Southeast Asia atau yang biasa disebut Indocina pada era Perang Dingin seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja, memang tidak asing dengan praktik kudeta dalam politik.

Sejak merdeka pada 1948 dari kolonialisme Inggris, Myanmar mengalami kudeta pertama kali pada tahun 1962. Tatmadaw di bawah Jenderal Ne Win ketika itu menggulingkan pemerintah sipil. Setelah itu dinamika politik terus dinamis, kudeta kembali terjadi 1988 dan 1990.

Demokratisasi yang dimotori NLD cukup mengakar dalam struktur sosial-politik pemerintahan sipil Myanmar. Inilah yang menyebabkan gelombang perlawanan kian membesar.

Apalagi kudeta terjadi di saat warga Myanmar menghadapi krisis ekonomi akibat Pandemik Covid19. Sekali lagi, apakah Jenderal Min ‘salah’ perhitungan?

Membaca pascakrisis

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi menyusul situasi krisis di Myanmar saat ini.

Pertama, rezim junta militer tunduk pada tekanan internasional untuk menghentikan kekerasan. Namun hal ini tidak berarti gelombang anti-kudeta juga otomatis berhenti. Sebab tuntutan utama pro-demokrasi adalah pembatalan kudeta dan menolak pemilu ulang yang ditawarkan junta militer.

Apakah kedua tuntutan ini akan dipenuhi oleh junta militer? Sementara konsekuensi dari kemungkinan ini, Jenderal Min dapat dituntut ke mahkamah internasional atas kejahatan militer. Bukan saja kejahatan militer sejak kudeta 1 Februari, tapi juga kejahatan HAM terhadap etnis Rohingya.

Kedua, rezim junta militer tetap pada sikapnya menghadapi para demonstran anti-kudeta melalui penggunaan cara-cara militer. Kekerasan akan terus berlangsung. Korban akan terus berjatuhan.

Konsekuensinya, hal ini akan mendorong kristalisasi perlawanan terhadap rezim, termasuk dari sekitar 17 kelompok milisi etnis bersenjata yang memiliki keanggotaan lebih dari 20 ribu orang.

Tentunya, hal ini juga pada akhirnya dapat memaksa intervensi kekuatan internasional, dan berdampak terhadap keamanan di kawasan.

Ketiga, baik opsi pertama maupun kedua, Myanmar terjebak pada ancaman perang saudara. Iklim kudeta yang terjadi saat ini berbeda dengan sebelumnya yang terjadi di era Perang Dingin. Dukungan masyarakat sipil terhadap demokratisasi yang dimotori NLD satu dekade terakhir akan turut menentukan masa depan krisis.

ASEAN dan langkah Indonesia

Sebagai satu-satunya organisasi regional yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN diuji sikap dan perannya menghadapi krisis Myanmar.

Kegagalan dalam menyikapi krisis Myanmar, akan menambah beban dan tantangan ASEAN terutama untuk sepenuhnya mewujudkan cita-cita Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community) yang telah ditetapkan pada 2015 lalu.

Padahal pada 2014 lalu, kemajuan demokratisasi yang sangat baik di negara itu telah mendorong dukungan dari negara-negara anggota bagi Myanmar menjabat keketuaan ASEAN.

Krisis Myanmar telah memposisikan ASEAN kembali di ‘persimpangan jalan’. Pada satu sisi seluruh anggota ASEAN terikat code of conduct terkait non-intevention principle.

Tapi di sisi lain, krisis di Myanmar tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena dampaknya akan berpengaruh kepada negara-negara tetangga, tidak terkecuali Indonesia. Untuk itu jalur diplomasi multilateral menjadi sarana utama dalam mencapai resolusi konflik.

Langkah diplomatik yang ditempuh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah sangat baik. Pendekatan Indonesia kepada negara-negara ASEAN, China dan Rusia hingga PBB menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang Bebas-Aktif.

Sebagai backbone di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan sangat besar bagi terciptanya demokratisasi di Myanmar. Belajar dari krisis Timur Tengah seperti Suriah, dampaknya tidak saja terhadap negara-negara yang berbatasan langsung. Tapi juga sampai ke Eropa terkait gelombang imigran yang mencari suaka.

Karena itu, Indonesia perlu mendorong terjadinya rekonsiliasi di antara aktor-aktor dalam krisis Myanmar demi rehabilitasi demokratisasi.

Sebab Indonesia memiliki rekam jejak kesuksesan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam satu identitas nasional. Namun upaya tersebut tetap melalui jalur diplomasi multilateral, baik ASEAN maupun PBB.

* Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.