Merve Berker
04 April 2025•Update: 07 April 2025
ANKARA
Delegasi Tetap Turki untuk Uni Eropa, memperingatkan lembaga-lembaga Uni Eropa pada hari Kamis agar tidak mengambil posisi yang dapat merusak independensi peradilan negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, pejabat tersebut menanggapi serangkaian pertemuan yang diadakan mengenai Turki selama Sidang Pleno Parlemen Eropa di Strasbourg dari tanggal 31 Maret hingga 3 April.
Delegasi tersebut mengkritik sesi-sesi tersebut sebagai sesuatu yang bermotif politik dan merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesulitan internal Uni Eropa.
“Kami merasa aneh bahwa EP (Parlemen Eropa) mencoba mengalihkan perhatian alih-alih menghadapi masalahnya sendiri selama masa sulit yang dialami Uni Eropa ini,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh delegasi tersebut.
Delegasi tersebut menyatakan kekhawatiran atas nada umum pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa pertemuan tersebut telah menjadi platform untuk retorika yang ekstrem dan tidak berdasar.
“Transformasi Parlemen Eropa menjadi platform yang mengekspresikan pandangan yang tidak rasional dan tidak bijaksana juga mengkhawatirkan masa depan Uni Eropa,” tegasnya.
“Memang, pertemuan-pertemuan yang dimaksud telah memberikan kesempatan bagi faksi-faksi ekstremis dan rasis dari semua lapisan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong Turki menjauh dari Uni Eropa,” tambahnya.
Mengenai pengumuman Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan, Marta Kos tentang kunjungannya ke Turki, yang menyatakan bahwa ia tidak akan berkunjung, pernyataan tersebut menggambarkan tindakan tersebut sebagai 'bermotif politik.'
“Kami menganggap pernyataan yang dibuat oleh Marta Kos, Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan, dalam salah satu pertemuan, yang menyatakan bahwa ia tidak akan berkunjung ke negara kami, sebagai tindakan yang didorong oleh motif politik, yang ditujukan untuk memuaskan kalangan tertentu di dalam Uni Eropa,” kata pernyataan tersebut.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa sikap seperti itu dari Kos bertentangan dengan kenetralan yang diharapkan dari Komisi Eropa.
“Sikap Komisaris Kos tidak sesuai dengan posisi Komisi Eropa, yang seharusnya tidak memihak,” tegasnya lebih lanjut.
Pernyataan itu juga mengkritik Uni Eropa karena mengambil pendekatan yang tidak konsisten terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Tidak dapat diterima jika Uni Eropa menunjukkan pendekatan yang merusak independensi peradilan dan supremasi hukum di negara kita.
“Sangat kontradiktif dan tidak meyakinkan bahwa kalangan tertentu, yang menghindari mengomentari proses peradilan di beberapa negara anggota Uni Eropa, mengungkapkan pandangan mereka tentang proses hukum tertentu yang belum diselesaikan di Turki,” simpulnya.