Hayati Nupus

JAKARTA

Proyek investasi dan masifnya gelombang wisatawan China ke Kamboja memunculkan kekhawatiran dunia akan peningkatan aktivitas militer negeri tirai bambu itu untuk menancapkan pengaruh lebih kuat di Asia Tenggara, kutip Bangkok Post.

Proyek investasi itu salah satunya adalah Dara Sakor, resor di Provinsi Koh Kong, 400 km sebelah barat daya Phnom Penh lewat jalur darat yang mencakup hampir 20 persen dari garis pantai Kamboja.

Setelah beroleh izin sewa selama 99 tahun dari pemerintah Kamboja, pengembang China dengan bendera Union Group membangun bisnisnya di atas lahan 36.000 hektar di Koh Kong—provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Trat Thailand—dan memicu pertanyaan soal niat China di Kamboja.

Berulang kali Washington menyatakan keprihatinannya terkait masalah ini dan kepemimpinan Kamboja. November tahun lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Hun Sen soal kehadiran China dan konsesi tanah di Koh Kong.

Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS Joseph Felter dan anggota Kongres AS Steve Chabot juga menyatakan kekhawatiran yang sama.

Meski begitu, pemerintah Kamboja dan perusahaan China membantah tuduhan itu dan mengatakan taka da agenda tersembunyi di balik proyek besar-besaran tersebut.

Wakil Presiden Union Group Wang Chao mengatakan proyek senilau USD3,8 miliar itu merupakan bagian dari “One Belt One Road Inisiative” Presiden China Xi Jinping dengan tujuan komersial dan pariwisata.

Union Group melihat Kamboja wilayah yang ideal karena dekat dengan taman nasional dan garis pantai yang indah, sehingga cocok untuk pelabuhan laut dalam.

Beberapa waktu lalu jurnalis Kyodo News mengakses situs tersebut, di mana pembangunan tengah berlangsung dengan lapangan golf luas, hotel dan kasino yang telah rampung.

China juga akan membuka Bandara Internasional Dara Sakor Oktober tahun depan dan akan menjadi bandara terbesar di Kamboja.

Menurut statistik pariwisata Kamboja, 2 juta dari 6,2 juta turis asing yang mengunjungi Kamboja pada 2018 adalah orang China.

Menteri Pariwisata Thong Khon mengatakan Kamboja berharap dapat menerima 3 juta wisatawan China tahun depan, 5 juta per tahun pada 2025 dan 8 juta per tahun pada 2030.

Amerika Serikat khawatir kehadiran China pada akhirnya akan meningkatkan kapasitasnya untuk menegakkan klaim teritorial dan kepentingan ekonomi di Laut China Selatan, di mana dia terlibat dalam sengketa teritorial.

Konflik itu melibatkan China dan empat anggota PBB Asia Tenggara—Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Vietnam, tetangga Kamboja di sebelah timur, sangat kritis terhadap perilaku China soal klaimnya di Laut Cina Selatan.

Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Wall Street Journal melaporkan bahwa bulan lalu China menandatangani perjanjian rahasia dengan Kamboja yang akan memungkinkan Beijing untuk menggunakan pangkalan angkatan laut Ream, yang berlokasi strategis di pesisir selatan Kamboja.

Draft awal kesepakatan itu akan memungkinkan China untuk menggunakan pangkalan selama 30 tahun, dengan pembaruan otomatis setiap 10 tahun. Di lokasi itu, China akan dapat mengirim personil militer, menyimpan senjata dan kapal perang.

Pangkalan angkatan laut Ream terletak tak jauh dari bandara baru, gambar yang menunjukkan persiapan pergantian landasan pacu untuk lepas landas dan pendaratan cepat dengan pesawat militer, kata Journal.

Wang dari Union Group membantah tuduhan bahwa proyek Dara Sakor terhubung dengan Beijing untuk membangun kehadiran militer.

"Proyek ini murni untuk komersial dan pariwisata. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu sama sekali tak dibangun untuk tujuan militer. Ini tempat terbuka dan kami menyambut mereka yang ingin mengunjungi situs untuk klarifikasi," kata dia.

Phay Siphan, kepala juru bicara pemerintah Kamboja, juga membantah tuduhan itu.

“Tak mungkin bagi China untuk memiliki kehadiran militer di Kamboja, karena bertentangan dengan prinsip ASEAN dan Konstitusi negara itu. Dan tak mungkin Kamboja mengizinkan China untuk melakukannya,” tegas Siphan.