Pemerintah Malaysia cari solusi masalah kewarganegaraan

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah Malaysia sedang menyelesaikan aturan tentang masalah anak-anak tanpa kewarganegaraan dan orang Malaysia yang tidak terdokumentasi, dilansir The Sun Daily.

Menteri di Departemen Perdana Menteri, Waytha Moorth mengatakan bahwa pemerintah menyadari kekhawatiran masyarakat terutama ketika pemerintah koalisi Pakatan Harapan (PH) berjanji untuk menyelesaikan masalah orang tanpa kewarganegaraan.

"Orang-orang tanpa kewarganegaraan ini rentan dan berisiko terhadap pelecehan, penelantaran, dan kekerasan karena terbatasnya akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, peningkatan marginalisasi sosial dan keuangan, eksploitasi, dan gelandangan," katanya dalam sebuah pernyataan Rabu.

Menurut dia, ada berbagai alasan mengapa penduduk dengan jumlah yang cukup banyak, terutama India Malaysia, tidak mempunyai kewarganegaraan dan tidak memiliki dokumen kependudukan.

Antara lain karena status kewarganegaraan orang tua mereka, kurangnya dokumen pendukung, kemiskinan, anak-anak terlantar, pernikahan yang tidak terdaftar karena salah satu pasangan tidak memiliki kewarganegaraan dan ketidaktahuan di antara yang lain, kata dia.

“Unit Transformasi India Malaysia (Mitra), sebuah agen di bawah Departemen Perdana Menteri mengidentifikasi 10 kategori berbeda dari orang-orang tanpa kewarganegaraan dan tantangan dalam tujuannya untuk diberikan kewarganegaraan dalam lingkup undang-undang kami saat ini,“ ujar Waytha.

Sementara itu di Kuching, Datuk Seri Fatimah Abdullah yang merupakan Menteri Kesejahteraan Sarawak, Kesejahteraan Masyarakat, Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Anak mengatakan bahwa pemberian kewarganegaraan adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah federal kepada individu yang bukan warga negara.

Dia mengatakan pemberian kewarganegaraan juga merupakan upaya pemerintah agar warga Malaysia menikmati berbagai fasilitas yang disediakan selain memiliki kehidupan nyaman.

"Kami tidak ingin melihat anak-anak yang lahir di Malaysia menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendidikan sedangkan orang tua kandung mereka adalah warga negara Malaysia," katanya.