Myanmar paparkan kendala repatriasi Rohingya

Hayati Nupus

JAKARTA

Myanmar mengungkapkan penyelesaian persoalan Rakhine yang dilakukan oleh Union Enterprise untuk Bantuan Kemanusiaan, Pemukiman Kembali dan Pembangunan di Rakhine (UEHRD) terkendala konflik yang terus berlangsung.

“Meskipun UEHRD telah bekerja untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Rakhine, upayanya terhambat oleh para ekstremis,” ujar Menteri Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali Myanmar sekaligus Wakil Ketua UEHRD U Win Myat Aye, dalam konferensi pers di Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional di Yangon seperti dilansir oleh Myanmar Times.

Penegakkan hukum di daerah konflik, lanjut Aye, membutuhkan kerja sama dan hasrat kuat untuk mengatasi para ekstremis.

Pemerintah dan sektor swasta telah mendirikan kamp-kamp untuk para pengungsi yang ingin kembali dan pemukiman dapat digunakan jika konflik berakhir, ujar dia.

Menyusul serangan Arakan Rohingya Salvation Army terhadap pasukan keamanan di Rakhine pada 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017, militer Myanmar menanggapi itu dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi Muslim melarikan diri dan menyeberang ke Bangladesh.

Myanmar telah meneken perjanjian dengan Bangladesh pada 23 November 2017 untuk menerima pengungsi yang kembali. Namun sejumlah pengungsi tak bersedia karena khawatir akan keselamatan mereka.

Hayati Nupus

JAKARTA

Penegakkan hukum di daerah konflik, lanjut Aye, membutuhkan kerja sama dan hasrat kuat untuk mengatasi para ekstremis.

Pemerintah dan sektor swasta telah mendirikan kamp-kamp untuk para pengungsi yang ingin kembali dan pemukiman dapat digunakan jika konflik berakhir, ujar dia.

Myanmar telah meneken perjanjian dengan Bangladesh pada 23 November 2017 untuk menerima pengungsi yang kembali. Namun sejumlah pengungsi tak bersedia karena khawatir akan keselamatan mereka.