JAKARTA

Indonesia dan Malaysia sepakat menggunakan drone dan teknologi lainnya untuk memantau perbatasan kedua negara, lansir Bernama pada Selasa.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan perjanjian perbatasan Malaysia-Indonesia akan diperbarui pada tahun 2020.

Perjanjian itu merupakan nota kesepahaman tentang lintas batas dan perdagangan yang akan diselesaikan dan ditandatangani tahun depan.

Muhyiddin menyampaikan hal itu usai bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yasonna Laoly sebagai bagian dari kunjungan kerja dua hari ke Indonesia.

Muhyiddin mengatakan kedua negara akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan kejahatan lintas batas lainnya.

Muhyiddin menerangkan perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia seperti di Sabah dan Sarawak, dan di Kalimantan lebih dari 1.000 km.

“Tentu saja sulit untuk dipantau, dan membutuhkan penggunaan teknologi," kata dia.

Muhyiddin menambahkan bahwa kedua pemerintah juga mempertimbangkan pertukaran tahanan.

Hal ini juga pernah diangkat Presiden Indonesia Joko Widodo pada pertemuan baru-baru ini dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Namun, kata Muhyiddin, saat Indonesia bersedia mengimplementasikan program tersebut, masalah hukum tertentu harus diselesaikan.

"(Indonesia) belum memiliki undang-undang untuk mengimplementasikan program, dan pejabat kementerian akan menyusun proposal," kata Muhyiddin.

Sekitar 300 orang Malaysia saat kini berada di penjara-penjara Indonesia, sementara lebih dari 5.000 orang Indonesia menjalani hukuman di Malaysia.

Masalah pekerja ilegal juga diangkat selama kunjungan Muhyiddin saat bertemu Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziya.

"Malaysia dan Indonesia bersatu dalam hal ini, masalah imigran ilegal harus diselesaikan bersama dan serius," ucap dia.