Omer Faruk Yildiz

KUALA LUMPUR 

Pemerintah Malaysia menunjuk sebuah lembaga internasional untuk melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke komunitas Muslim Uighur di China.

Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengatakan International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) telah ditugaskan untuk menulis laporan terperinci mengenai kondisi warga Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

"Malaysia tidak bisa menerima laporan yang diberikan oleh pemerintah China begitu saja ataupun mengkritik China secara terang-terangan," ungkap Abdullah kepada harian New Straits Times.

"Kami ingin memastikan kebenaran di balik setiap laporan yang kami terima mengenai insiden di sana," kata dia lagi.

Xinjiang adalah rumah bagi 10 juta jiwa warga Uighur.

Komunitas yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang itu sejak lama menuding pemerintah China melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi.

China diduga melakukan kebijakan represif terhadap warga Uighur dan menahan hak-hak agama, komersial, dan budaya.

Menurut pejabat Amerika Serikat dan pakar PBB, hingga satu juta orang, atau sekitar tujuh persen dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara di kamp-kamp.

Dalam sebuah laporan yang dirilis September lalu, Human Rights Watch mengklaim otoritas China melancarkan "kampanye pelanggaran HAM sistematis" terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang.