Kelompok HAM kecewa dengan dialog Rohingya, Myanmar

Md. Kamruzzaman

DHAKA, Bangladesh

Sebuah kelompok pengawas hak asasi manusia internasional mengatakan bahwa dialog antara perwakilan Rohingya dan delegasi Myanmar baru-baru ini sangat mengecewakan.

Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York mengatakan bahwa selama pembicaraan, delegasi Myanmar gagal untuk membuat penawaran yang meyakinkan untuk pemulangan pengungsi yang aman.

Awal pekan ini, delegasi beranggotakan 10 orang, yang dipimpin oleh Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Myint Thu tiba di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh, untuk membahas pemulangan populasi Rohingya.

Direktur HRW Asia Selatan Meenakshi Ganguly mengatakan bahwa para pejabat Myanmar, yang dipersenjatai dengan fakta dan brosur berwarna-warni, mencoba membujuk para pengungsi untuk kembali ke rumah dan mengklaim proses tersebut akan berjalan dengan aman.

"Mereka bahkan tidak menggunakan istilah Rohingya," kata Ganguly, mengutip seorang pengungsi.

Dia mengatakan tindakan tersebut menunjukkan keengganan pemerintah Myanmar untuk mengakui kelompok etnis itu.

Tim Myanmar juga menjelaskan kategori kewarganegaraan dan mempromosikan proses Kartu Verifikasi Nasional (NVC).

"Banyak orang Rohingya membenci proses cacat yang mereka anggap sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang diskriminatif, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan di negara mereka sendiri," ujar dia.

Mendesak masyarakat internasional untuk menekan Myanmar, dia mengatakan pemerintah Naypyitaw perlu memastikan bahwa Rohingya bisa kembali ke tempat yang lebih baik, di mana mereka dapat menjadi warga negara, memiliki kebebasan bergerak mengakses layanan dan membangun kembali mata pencaharian mereka.

"Untuk melakukan ini, pihak berwenang juga perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dan pemulihan," tambah dia.

Kelompok teraniaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.