Riyaz ul Khaliq

ISTANBUL

Hasil pemilihan awal 500 anggota parlemen Thailand menyimpulkan suara anggota senat akan menentukan nasib partai politik untuk membentuk pemerintahan sipil pertama dalam delapan tahun terakhir.

Komisi Pemilihan Umum Thailand mengumumkan pada Minggu malam–setelah pemungutan suara ditutup pukul 5 sore waktu setempat–bahwa hanya 65,96 persen konstituen memberikan suara, lebih rendah dari yang diharapkan.

Hasil awal menunjukkan mandat fraktur di antara tiga partai teratas menjadikan suara senat lebih penting, lapor media lokal.

Pemilihan umum ditunda empat kali sejak 2014, ketika militer Kerajaan Thailand yang kuat menggulingkan pemerintahan sipil dan sejak negara berada di bawah hukum darurat.

Partai oposisi Pheu Thai, hasil awal setelah 83 persen suara masuk, memenangkan 142 suara sedang partai pro-junta Phalang Pracharat yang dipimpin oleh mantan jenderal militer Prayut Chan-o-cha berada di posisi berikutnya dengan perolehan 135 kursi, lapor Harian The Nation yang berbasis di Bangkok.

Future Forward, Bhumjaithai dan Partai Demokrat masing-masing memperoleh 71, 33, dan 62 kursi.

Jurnalis yang bekerja di surat kabar berbahasa Inggris Thailand mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa militer mendukung Perdana Menteri, yang juga mantan jenderal angkatan darat, Prayut Chan-o-cha dari Phalang Prachart adalah "favorit untuk membentuk pemerintahan bahkan jika partainya tidak memperoleh suara mayoritas."

“Karena tak ada satu partai pun, seperti yang ditunjukkan hasil, dapat mencatat kemenangan besar, itu membuat peran senat penting,” kata wartawan itu, yang tidak mau disebutkan namanya.

“Kamp pemerintah anti [militer] khawatir 250 anggota senat [majelis tinggi] yang akan dipilih oleh tentara Kerajaan Thailand kemungkinan akan mendukung partai Phalang Prachart [dipimpin oleh Prayut Chan-o-cha]," kata wartawan itu.

Sebanyak 250 senator akan ditunjuk oleh Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang berkuasa–menurut aturan administrasi militer Thailand sejak 2014–dan pertama kali dalam sejarah Thailand mengambil bagian pada pemilihan perdana menteri. Prayut adalah perdana menteri yang ditunjuk NCPO sejak kudeta 2014.

Junta militer menerapkan konstitusi baru di Thailand pada 2017 - monarki konstitusional sejak 1932 – yang memberikan peran penting dalam pemilihan perdana menteri.

Wartawan itu mengatakan bahwa orang-orang, "terutama pemilih baru bersemangat karena mereka percaya hanya melalui pemungutan suara demokrasi di negara ini menjadi lebih luat."

Analis politik senior yang berbasis di Bangkok mengatakan kepad Anadolu Agency bahwa junta militer akan “menggunakan Pemilu untuk melegitimasi kekuasaannya.”

“Hanya koalisi dengan dukungan militer yang dapat bertahan lama,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa ada kepentingan pribadi dan lembaga “terlibat” dalam proses pemilihan dan “kami melihat peran tentara”.

“Pada dasarnya, anggaran pertahanan meningkat selama satu dekade terakhir setelah intervensi militer’ faksi-faksi dan individu di militer mengambil bagian dalam usaha yang dijalankan oleh negara,” bantah dia.

Jurnalis itu setuju pernyataan analis politik yang menyebutkan bahwa “orang tidak percaya diri dengan pemilihan ini”.

“Semua sudah direncanakan,” kata sumber itu. “Begitulah cara orang awam melihat.”

Wartawan itu menyetujui pernyataan analis politik yang mengklaim bahwa "orang tidak percaya diri dengan pemilihan ini".

Jurnalis menambahkan bahwa aka nada “dampak pada kekuatan dinasti Prayut [jika dia mempertahankan jabatan perdana menteri]”.

“Bahkan jika dia kembali sebagai wajah sipil dari pemerintahan ‘terpilih’, orang mengharapkan oposisi kuat yang akan memeriksa dan menyeimbangkan,” kata wartawan itu, menambahkan: “pemerintah baru tidak akan bertahan lama, pemilihan berikutnya akan datang.”

Menariknya, junta militer Thailand dan partai-partai politik terguncang ketika Partai Raksa Chart Thailand yang kini dibubarkan mengumumkan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi–kakak tertua Raja Maha Vajiralongkorn Thailand sebagai kandidat utama.

Mahkamah Konstitusi melarang partai dan anggotanya dari aktivitas politik selama 10 tahun sejak bulan lalu. Dengan tuduhan melanggar tradisi Thailand di mana keluarga kerajaan tak bisa turut proses pemilihan.

Alumnus The Massachusetts Institute of Technology AS, Ubolratana, melepaskan status keluarga kerajaannya pada 1972, meski tetap turut serta dalam upacara kerajaan.

Partai ini didirikan oleh sekutu mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya Yingluck, yang digulingkan dalam kudeta pada 2014.